Pengamat: Dana kompensasi makin bengkak jika Premium tidak dihapus

Jika Premium tidak dihapus, dampaknya APBN akan semakin berat.

Ilustrasi SPBU yang menjual BBM produksi Pertamina di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Google Maps/M43V3RS

Tidak dijalankannya rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dipandang akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, tidak dihapuskannya BBM jenis Premium akan berdampak pada semakin membengkaknya dana kompensasi.

Penghapusan Premium itu sendiri dikarenakan pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan. BBM jenis Premium RON 88 ke Pertalite RON 90 menjadi salah satu opsinya. 

Hingga saat ini, pemerintah belum menghapus Premium. Padahal, agar Pertalite tetap terjangkau bagi masyarakat, pemerintah telah menyiapkan anggaran kompensasi hingga Rp30 triliun bagi PT Pertamina (Persero), sehingga Pertalite tetap bisa dijual dengan kisaran harga Rp7.650 per liter.

"Kalau Premium tidak dihapuskan, salah satu dampaknya adalah makin membengkaknya dana kompensasi," katanya kepada Alinea.id, dikutip Minggu (6/2).

Membengkaknya dana kompensasi, kata Fahmy, nantinya akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).