AS merupakan pasar ekspor terbesar Thailand pada tahun 2024 dengan produk elektronik, mesin, dan pertanian menduduki puncak daftar pengiriman.
Partai oposisi utama Thailand menyerukan paket stimulus ekonomi untuk mengatasi tarif AS. Desakan itu disampaikan setelah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengisyaratkan bahwa pembicaraan perdagangan untuk mengamankan keringanan pungutan telah terhenti.
"Langkah-langkah stimulus harus mencakup pinjaman lunak untuk eksportir lokal, subsidi untuk petani dan bantuan keuangan untuk industri Thailand untuk menghadapi pungutan timbal balik 36 persen yang diancam oleh AS," kata Sirikanya Tansakun, seorang anggota parlemen dan wakil pemimpin Partai Rakyat.
"Pemerintah juga dapat menyusun ulang rencana anggaran sebesar 3,78 triliun baht untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober untuk melindungi ekonomi, atau menggunakan rencana pinjaman satu kali seperti yang dilakukan selama pandemi Covid-19," papar Sirikanya.
Jika perlu, perdana menteri harus bersedia menaikkan pagu utang publik yang sah dari 70 persen produk domestik bruto saat ini, katanya.
Penundaan negosiasi tarif Thailand-AS yang sebelumnya dijadwalkan minggu ini telah menimbulkan pertanyaan tentang strategi pemerintah untuk menangani dampak tarif dan kekhawatiran AS atas surplus perdagangan negara Asia Tenggara itu sebesar US$46 miliar.