Program Kartu Prakerja dilanjutkan pada 2022

Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp11 triliun untuk menjalankan program ini.

Ilustrasi Kartu Prakerja. Alinea.id/Dwi Setiawan

Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp11 triliun untuk menjalankan program ini.Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2022. Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp11 triliun atau setara 4,3% dari total anggaran perlindungan sosial tahun depan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyatakan, kehadiran Kartu Prakerja memutakhirkan dan meningkatkan kemampuan serta penggantian kecakapan, terutama bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pandemi Covid-19.

"Melalui Program Kartu Prakerja, diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi,” ucapnya dalam webinar, Rabu (1/12). 

Program Kartu Prakerja, sambung Febrio, juga diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.

"Seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," jelasnya.