Tingkatkan inklusi keuangan, Pemprov DKI Jakarta dorong pembayaran nontunai

Sosialisasi diperlukan untuk menanamkan kebiasaan masyarakat bertransaksi dengan pembayaran nontunai.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyampaikan, pemerintah provinsi (pemprov) mendukung inovasi dan sosialisasi digitalisasi dalam transaksi pembayaran atau pembayaran nontunai. Hal ini dilakukan guna meningkatkan inklusi keuangan di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Bank DKI telah berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengembangkan sistem digitalisasi pembayaran. Ariza, sapaannya, mengatakan, sosialisasi diperlukan untuk menanamkan kebiasaan masyarakat bertransaksi dengan pembayaran nontunai.

"Awalnya, kita memang harus memperbanyak sosialisasi, memberi pemahaman, hingga diterima dan dilakukan oleh masyarakat dan suatu saat akan menjadi kebiasaan. Perubahan itu memang tidak mudah, namun dengan berbagai strategi, semua bisa menuju perubahan tersebut," katanya pada Digital Ecosystem bertajuk "Cash Free Day 2022"  di Arena Thamrin 10 Food and Creative Park, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).

Ariza mengatakan, berbagai aktivitas saat ini bisa dilakukan secara digital, termasuk transaksi online menggunakan ponsel di berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta. Salah satunya, dengan memanfaatkan pembayaran digital melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan BI.

QRIS disebutkan mengusung semangat universal, gampang, untung, dan langsung. Tujuannya, mendorong efesiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.