Pemimpin Hong Kong: Kebebasan dapat berlanjut, tapi dengan catatan
Hong Kong diserahkan Inggris ke China pada 1997 di bawah prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem', memungkinkannya menikmati sejumlah kebebasan.
Prinsip yang memastikan Hong Kong menikmati kebebasan yang tidak tersedia di China daratan dapat berlanjut melampaui 2047 selama para pemuda di kota itu tidak menghancurkannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam pada Kamis (16/1).
Hong Kong yang dikuasai China telah dilanda protes prodemokrasi berbulan-bulan menyusul tuduhan Beijing memperketat cengkeramannya. Kota itu diserahkan ke China oleh Inggris pada 1997 di bawah kerangka "Satu Negara, Dua Sistem" yang berlaku hingga 2047.
China sendiri membantah ikut campur urusan domestik Hong Kong, dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen pada prinsip "Satu Negara, Dua Sistem". Beijing menunjuk Barat sebagai pemantik kerusuhan.
Perjanjian serah terima menyatakan bahwa Hong Kong yang merupakan pusat keuangan Asia adalah bagian dari China, tetapi kebebasannya seperti berekspresi dan berkumpul, termasuk pula peradilan yang independen, dijamin.
Protes yang memicu Hong Kong ke titik saat ini terjadi sekitar Juni 2019 atas RUU ekstradisi yang sekarang sudah sepenuhnya ditarik. RUU itu memungkinkan tersangka diekstradisi ke China daratan untuk diadili di pengadilan yang dikendalikan Partai Komunis.