Akademisi harap ASEAN utamakan perlindungan pekerja migran

Pengajar dan praktisi hubungan internasional, yang pernah menjabat sebagai wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2016-2018, Dinna Prapto Raharja, menyampaikan cara kerja ASEAN, signifikansi KTT ASEAN secara umum, dan konteks dalam penanganan isu pekerja migran. 

Dia menyebutkan, hakekat ASEAN sejak dideklarasikannya Piagam ASEAN serta Visi ASEAN sebagai suatu komunitas bersama adalah, untuk mengembangkan kerja sama yang sifatnya berpusat pada manusia atau masyarakat (people) untuk kemajuan di bidang pembangunan sosial, agar terjadi keadilan, martabat, dan kualitas hidup yang tinggi untuk masyarakat negara-negara ASEAN.

"Sudah selayaknya, negara-negara ASEAN mengutamakan kerja-kerja masyarakat sipil khususnya terkait perlindungan pekerja migran karena adanya perubahan geopolitik, demografi penduduk dan climate change yang menghendaki negara bertumpu pada kerja sama dengan masyarakat sipil untuk memperkuat daya tawar dengan negara-negara eksternal,” kata Dinna, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/5). 

Dia menjelaskan, negara-negara ekonomi maju sedang mengalami masalah akut terkait penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja. Meskipun negara-negara ini jelas-jelas membutuhkan pekerja migran untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, tetapi malahan mereka bicara soal larangan migrasi dan penguatan aturan imigrasi, bahkan ada yang menolak melindungi hak-hak pekerja migran. Di sisi lain mereka menyedot energi dunia sambil menciptakan teknologi untuk lagi-lagi dijual ke negara-negara berkembang.

Untuk itulah, ASEAN harus menyadari bahwa inilah alasan mendesaknya penguatan kerja sama intra-ASEAN. Pertumbuhan ekonomi dunia sampai 2050 akan bertumpu pada manusia dan sumber daya dari ASEAN. Sehingga wajar bila dinegosiasikan termin-termin kerja sama yang lebih baik untuk  masyarakat ASEAN.