Eks Kepala Batan: Target emisi bersih tak mungkin tercapai tanpa PLTN

Pada 2032, Indonesia ditargetkan akan memiliki PLTN berkapasitas 500 megawatt (MW) di Pulau Gelasa, Bangka Belitung.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) periode 2012-2018 Djarot S Wisnubroto. /Foto Antara

Indonesia kian serius mempertimbangkan penggunaan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Januari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. 

Tim itu bertanggung jawab menyiapkan dan melaksanakan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi tahun 2060. Pada 2032, Indonesia ditargetkan akan memiliki PLTN berkapasitas 500 megawatt (MW) di Pulau Gelasa, Bangka Belitung.

Eks Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto menyambut baik rencana pemerintah membangun PLTN. Ia berpendapat energi nuklir merupakan keniscayaan bagi Indonesia jika ingin merealisasikan net zero emission (NZE) atau emisi karbon nol pada 2060

"Kalau mengingat target net zero emission pada 2060 dengan kontribusi PLTN antara 35-42 GW (gigawatt), maka memang harus segera diputuskan pembangunannya," kata Djarot dalam wawancara khusus dengan Alinea.id di Jakarta, belum lama ini. 

Djarot menjabat sebagai Kepala BATAN pada periode 2012-2018. Saat ini, BATAN telah dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Saat menjabat Kepala BATAN, Djarot getol mendorong percepatan pembangunan PTLN, baik ke DPR maupun ke lembaga eksekutif.