Fitra: Kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi belum pulih

KPK harus membuktikan kepada masyarakat bahwa penyidikan tidak berhenti hanya sampai pelaku/tersangka.

Operasi tangkap tangan KPK kerap berantakan. Ilustrasi Alinea.id/Dwi Setiawan

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyatakan, meski operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada pejabat selevel menteri dalam tiga minggu terakhir patut diapresiasi, namun kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi belum pulih benar.

Untuk itu, KPK harus membuktikan kepada masyarakat bahwa penyidikan tidak berhenti hanya sampai pelaku/tersangka, tetapi menelusuri seluruh aliran dana korupsi ke mana saja, siapa yang menikmatinya, dan membuat tuntutan yang maksimal bagi koruptor.

Di sisi lain, korupsi yang melibatkan pihak swasta/lainnya masih sangat tinggi, bahkan kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar. Ada baiknya pemerintah melakukan pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, mengurangi secara signifikan proses penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa karena sering menjadi celah korupsi.

"Dalam masa pandemi, proses lelang terbuka harus tetap dijalankan, tentu saja dengan mekanisme yang disederhanakan, tetapi tetap transparan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/9).

Dia menyebutkan, presiden perlu lebih serius dan memimpin langsung reformasi birokrasi yang lebih berintegritas, karena korupsi di lingkungan birokrasi sangat tinggi dan paling banyak melibatkan menteri dan ASN.