Pemerintah pastikan salat Id berjalan dengan prokes ketat

Pelaksanaan salat Id jadi salah satu fokus perhatian pemerintah untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Umat Muslim melaksanakan salat Id di Masjid Jami Banjarmasin sebelum pandemi/Foto Antara/Bayu Pratama

Pelaksanaan Salat Idulfitri 1442 Hijriah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 khususnya di hari Lebaran. Pasalnya, pada momentum tersebut dapat dipastikan akan menimbulkan kerumunan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, potensi kerumunan justru akan sangat mungkin terjadi usai jamaah selesai melaksanakan Salat Idulfitri dan bersiap meninggalkan masjid.

"Ini yang harus kita antisipasi. Kalau Salat Id biasanya jemaah sudah mandi dan berwudhu dari rumah, jadi tidak perlu antre untuk berwudhu. Malah pas pulang ini yang biasanya akan sangat mungkin terjadi kerumunan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5).

Untuk itu, ia menekankan agar aturan protokol kesehatan dapat dijalankan secara ketat. Petugas mulai dari Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW hingga personel TNI, Polri, dan Babinkamtibmas harus turut memastikan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat.

"Karena masalah agama masih urusan pemerintahan absolut jadi kewenangannya masih penuh di tangan pemerintah pusat. Saya kira jaringan birokrasi di Kemenag bisa diefektifkan untuk mengendalikan, memantau, termasuk menertibkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag," ujarnya.