Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh, mengusulkan penanganan terpadu Sungai Lae Soraya untuk mengurangi dampak banjir yang berulang setiap tahun. Usulan tersebut mencakup pengerukan sedimentasi, pembangunan talud pengaman tebing, relokasi sekolah, hingga pembangunan Kanal Oboh sebagai alternatif mitigasi jangka panjang.
Kebutuhan penanganan semakin mendesak setelah banjir pada Kamis (12/11/2026) berdampak pada 23 desa di Kecamatan Sultan Daulat, Rundeng, Longkib, dan Simpang Kiri. Di Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, gerusan tebing sungai dilaporkan mencapai 15 meter, sementara SD Negeri 1 Jabi-Jabi turut terdampak lumpur banjir.
Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin mengatakan pengerukan sedimentasi dan pembangunan talud diperlukan pada titik-titik rawan erosi.
Selain melindungi permukiman, penanganan juga perlu menjamin keberlangsungan layanan pendidikan. Karena itu, relokasi SD Negeri 1 Jabi-Jabi diusulkan agar kegiatan belajar mengajar tidak terus terganggu banjir.
Untuk jangka panjang, pemerintah kota mengusulkan pembangunan Kanal Oboh sepanjang 16,2 kilometer dari kawasan Desa Oboh hingga bermuara ke Samudra Hindia. Kanal tersebut diharapkan dapat mengalihkan sekitar sepertiga aliran Sungai Lae Soraya untuk mengurangi risiko banjir di Subulussalam.
Pembangunan kanal diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun melalui skema tahun jamak selama tiga tahun. Rencana tersebut masih berupa usulan pemerintah daerah dan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan langkah mitigasi yang diperlukan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Sugiono menekankan pentingnya solusi menyeluruh agar masyarakat tidak terus menghadapi dampak banjir yang sama setiap tahun.
“Perlu ada upaya-upaya mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan banjir di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Dampaknya harus bisa berkurang dirasakan masyarakat,” ujar Sugiono saat meninjau Desa Jabi-Jabi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Sugiono, pemerintah menjalankan dua agenda secara bersamaan, yakni melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun lalu serta mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Keduanya perlu berjalan beriringan agar hasil pemulihan dapat terjaga dan masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik.
“Saya kira harus ada satu program yang sifatnya jangka panjang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah agar kita tidak setiap tahun mengulangi kejadian serupa,” katanya.
Sugiono menegaskan berbagai alternatif penanganan dari pemerintah daerah menjadi masukan penting untuk pembahasan lanjutan.
Melalui penyelarasan kebutuhan daerah dan dukungan pemerintah pusat, penanganan diharapkan tidak hanya memulihkan kerusakan, tetapi juga mengurangi risiko terhadap rumah warga, akses masyarakat, dan fasilitas pendidikan.