Tito menyiapkan mekanisme reward dan sanksi untuk mendorong pemda lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola anggaran daerah. Tito juga menyiapkan mekanisme reward dan sanksi untuk mendorong pemda lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik.
Langkah ini dilakukan seiring dengan proses pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menuntut pemda lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan menyesuaikan belanja secara seimbang.
Tito menjelaskan, evaluasi kinerja pemda akan dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang menampilkan data realisasi pendapatan dan belanja secara real-time.
“Saya bisa memantau mana pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya tinggi. Itu artinya roda ekonomi di daerahnya berputar,” kata Tito usai membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (26/10).
Menurut Tito, setiap dua pekan sekali, Kemendagri akan mengumumkan daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD. Pengumuman ini akan dilakukan secara terbuka melalui Zoom dan disiarkan langsung di YouTube agar publik dapat ikut memantau.