Thailand telah lama mempertimbangkan legalisasi kasino untuk menggenjot perekonomiannya.
Thailand akan menunda debat parlemen mengenai rancangan undang-undang yang berupaya melegalkan kasino. Pasalnya, penentangan meningkat terhadap proposal kontroversial yang disebut-sebut oleh pemerintah sebagai cara untuk menarik investasi dan meningkatkan pariwisata.
Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengatakan pada hari Selasa bahwa Parlemen tidak akan membahas RUU bisnis hiburan terpadu pada hari Rabu seperti yang diumumkan sebelumnya. Prioritas pemerintah adalah menangani krisis yang berasal dari keputusan AS untuk mengenakan tarif 36% pada produk-produk Thailand dan dampak gempa bumi yang melanda Bangkok bulan lalu.
RUU tersebut, yang disahkan oleh kabinet bulan lalu, mengusulkan agar kasino ditempatkan di dalam kompleks hiburan terpadu, di mana kasino tidak boleh menempati lebih dari 10% dari lokasi tersebut. RUU tersebut juga mengusulkan persyaratan masuk yang ketat bagi warga negara Thailand, termasuk bukti bahwa mereka memiliki simpanan bank sebesar 50 juta baht (US$1,4 juta), untuk mengatasi kecanduan judi di kalangan penduduk setempat.
Sementara pemerintahan Paetongtarn mendorong pengesahan RUU tahun ini, RUU tersebut dikritik oleh oposisi dan sejumlah kelompok sipil dan agama yang memerangi kecanduan judi di kalangan warga Thailand, dengan mengatakan kasino sebagian besar akan menguntungkan bisnis besar dan perusahaan asing. Mereka juga menuduh bahwa RUU tersebut tergesa-gesa tanpa banyak perdebatan publik.
"Kami tidak akan mencabutnya tetapi kami akan terus mendengarkan semua pendapat," kata Paetongtarn setelah pertemuan dengan para pemimpin partai politik dalam koalisinya. RUU tersebut mungkin akan diajukan ke parlemen dalam sesi berikutnya, katanya.