Hingga pertengahan Juni 2026, beberapa instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerima alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
Percepatan pelaksanaan program pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus didorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Hal itu dilakukan agar masyarakat yang terdampak dapat segera merasakan manfaat rehabilitasi dan rekonstruksi setelah berbulan-bulan menghadapi berbagai keterbatasan akibat bencana.
Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga. Hingga pertengahan Juni 2026, beberapa instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerima alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, percepatan administrasi dan penyaluran anggaran harus menjadi perhatian seluruh pihak karena masyarakat terdampak telah menunggu cukup lama untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
“Minggu ini kita dorong Kementerian/Lembaga yang masih berkutat membuat proposal agar segera mengajukan ke Kemenkeu. Jangan lama-lama. Rakyat yang kena bencana tidak mau berlama-lama susah. Sudah tujuh bulan mereka susah,” kata Tito dalam keterangannya.
Menurut Tito, kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran juga harus segera bergerak mengeksekusi program yang telah direncanakan. Di saat yang sama, Satgas PRR terus mendorong percepatan proses pengajuan anggaran bagi kementerian dan lembaga yang masih dalam tahap penyusunan maupun sinkronisasi usulan kegiatan.