close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Satgas PRR meninjau pemulihan jaringan irigasi Jambo Aye di Desa Cot Mayang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. dok. Satgas PRR
icon caption
Satgas PRR meninjau pemulihan jaringan irigasi Jambo Aye di Desa Cot Mayang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. dok. Satgas PRR
Peristiwa
Kamis, 19 November 2026 21:43

Pemulihan Aceh Utara dipacu, perlindungan dari banjir susulan jadi perhatian

Salah satu pekerjaan yang membutuhkan percepatan adalah pembangunan 90 unit hunian tetap (huntap) di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon.
swipe

Pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, difokuskan untuk mempercepat penyediaan hunian tetap, mengembalikan fungsi pasar, dan memulihkan jaringan irigasi. Upaya tersebut juga perlu disertai penguatan mitigasi bencana susulan agar masyarakat dapat menata kembali kehidupan dan menjalankan usaha dengan lebih aman.

Salah satu pekerjaan yang membutuhkan percepatan adalah pembangunan 90 unit hunian tetap (huntap) di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon. Proyek Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) senilai sekitar Rp20,88 miliar dari APBN 2026 tersebut menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan bangunan tipe 36. Namun, hingga 18 November 2026, pekerjaan masih pada tahap pembersihan dan pematangan lahan, sementara kontrak berakhir 31 Desember 2026.

Selain percepatan konstruksi, penyelesaian lahan menjadi kebutuhan penting. Pekerjaan huntap telah dimulai di Rumoh Rayeuk, Leubok Pusaka, Babah Krueng, dan Lhok Puuk. Sementara itu, rencana pembangunan 26 unit di Keudee Sawang masih terkendala pembebasan lahan dan izin pemilik, sedangkan lokasi Gunci untuk 86 unit dibatalkan pada 17 November 2026 karena penolakan masyarakat terhadap pembebasan lahan.

Pemulihan penghidupan warga juga ditopang rehabilitasi sembilan pasar, termasuk Pasar Alue Puteh di Kecamatan Baktiya dengan alokasi sekitar Rp380 juta. Di tengah pengerjaan, penyelesaian drainase, pembersihan material, pengamanan galian, dan penataan akses perlu diprioritaskan agar kegiatan perdagangan tetap berlangsung dengan aman.

Di sektor pertanian, rehabilitasi Daerah Irigasi Jambo Aye di Cot Manyang, Kecamatan Baktiya, diperlukan untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian. Paket pekerjaan termasuk tiga ruas saluran sekunder sepanjang sekitar 20 kilometer dengan target progres fisik 17 persen pada 2026. Penggalian, pembentukan kembali saluran, dan pelapisan beton telah berlangsung pada sebagian ruas, meskipun pekerjaan efektif dilaporkan baru berjalan sekitar satu pekan.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penyelarasan jadwal pekerjaan, penyelesaian kendala lahan, dan penguatan kesiapsiagaan di lokasi pemulihan.

“Perkuat mitigasi dan kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampak bencana susulan, terutama pada lokasi rawan banjir dan lokasi pekerjaan PRR,” ujar Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Aceh Utara Satgas PRR Sumatera Kolonel (KH) Uus Rohimat di sela rapat koordinasi di Landing, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh. Rabu (18/11/2026)

Kebutuhan mitigasi antara lain mencakup penanganan Krueng Pase, yang masih memiliki sekitar 1,8 kilometer segmen belum bertanggul dan mengalami sedimentasi. Penanganan perlu disertai pemantauan kondisi hulu dan hilir, termasuk curah hujan di Bener Meriah yang dapat memengaruhi peningkatan debit air di Aceh Utara.

Untuk mendukung percepatan pemulihan, realisasi anggaran juga perlu ditingkatkan. Realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Utara saat ini berada di kisaran 22 persen. Adapun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari enam pemerintah daerah dengan pagu Rp42,27 miliar baru terealisasi Rp7,43 miliar atau 17,57 persen, dengan saldo Rp34,84 miliar di Rekening Kas Umum Daerah.

Pemkab Aceh Utara menyampaikan sejumlah kegiatan yang semula menggunakan TKD dialihkan pendanaannya melalui BKK dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Perubahan tersebut memerlukan koordinasi lintas instansi serta penyelesaian dokumen pengadaan dan pembayaran agar realisasi anggaran selaras dengan pelaksanaan fisik.

Perhatian juga diberikan pada bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang yang baru disalurkan pada tahap pertama senilai sekitar Rp9 miliar. Hasil reviu Inspektorat untuk tahap kedua hingga kelima telah terbit pada September 2026 sehingga persyaratan lanjutan dan kepastian jadwal pencairan perlu segera dituntaskan agar bantuan dapat diterima warga yang berhak.

Uus meminta percepatan dilakukan dengan target yang jelas dan pembaruan data secara berkala agar kendala dapat segera ditangani. “Percepat kegiatan dengan indikator berstatus kuning dan perbarui data progres fisik serta realisasi belanja setiap periode pelaporan,” tegasnya.

img
Sahputra
Reporter
img
Sahputra
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan