Salah satu upaya yang kini didorong adalah penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta penyesuaian besaran bantuan pembangunan huntap.
Percepatan penyediaan hunian tetap bagi penyintas pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus diupayakan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Salah satu upaya yang kini didorong adalah penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta penyesuaian besaran bantuan pembangunan huntap.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menjelaskan skema tersebut ditujukan bagi pembangunan huntap in-situ maupun ex-situ secara mandiri yang memiliki tantangan yang lebih kompleks dibanding pembangunan kawasan huntap secara terpusat (komunal).
“Nah, yang di huntap yang In-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri, ya itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya dana siap pakai karena memang BNPB ini dia fleksibel,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Tito, pemanfaatan mekanisme DSP akan memberikan keleluasaan bagi BNPB dalam mempercepat pembangunan huntap di berbagai lokasi terdampak. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat segera menempati hunian yang aman, layak, dan permanen sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.
Selain mendorong skema pendanaan yang lebih adaptif, Satgas PRR juga mengusulkan penyesuaian besaran bantuan pembangunan Huntap. Nilai bantuan yang selama ini sebesar Rp60 juta per unit dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembangunan rumah layak huni di berbagai daerah.