KPK dalami potensi korupsi Kartu Prakerja

Firli tidak merinci progres pengawasan pada program Kartu Prakerja

Firli Bahuri saat rapat anggaran Covid Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020)/Foto Antara/Sigid Kurniawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mendalami permasalahan pada program Kartu Prakerja. Belakangan, program pemerintah ini menuai kritik publik lantaran berpotensi jadi ladang korupsi.

"KPK juga saat ini sedang mendalami terkait dengan program Kartu Prakerja yang di bawah koordinasi oleh Menteri Ekonomi. Ini juga yang sedang kami kerjakan pak," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR RI, Rabu (20/5).

Kendati demikian, Firli tidak menyebut secara detail langkah-langkah apa saja yang telah KPK lakukan. Ia juga tidak menyinggung sampai mana progres pengawasan program tersebut.

Firli hanya menegaskan hingga kini KPK juga telah melakukan pengawasan kepada program-program dan kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Terutama pada penggunaan anggaran.

"Kami telah menugaskan sejumlah personel ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kami juga selalu koordinasi dengan Kementerian Sosial, melakukan kegiatan dengan Kementerian Kesehatan," tegas dia.