Polemik Paripurna Istimewa dan menerka nasib Anies-Sandi
Sejak dilantik 16 Oktober lalu, Anies-Sandi tak kunjung mendapat tempat untuk menyampaikan visi-misinya dalam rapat Paripurna Istimewa.
Baru sepekan resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, publik langsung disajikan polemik antara pimpinan eksekutif dan legislatif Ibu Kota.
Sejak dilantik 16 Oktober lalu, Anies-Sandi tak kunjung mendapat tempat untuk menyampaikan visi-misinya dalam rapat Paripurna Istimewa yang seharusnya digelar DPRD DKI. Paripurna ini, masuk ke dalam susunan pesta acara pelantikan Anies-Sandi, setelah pasangan tersebut mendapatkan memori jabatan Gubernur dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, atau pukul 19.00 WIB, pekan lalu.
Namun, agenda tersebut segera dibantah Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Sekertaris DPRD DKI, Yuliadi memastikan bahwa Paripurna tersebut tidak pernah diagendakan. Sejak siang saat hari pelantikan Anies-Sandi pun, suasana DPRD DKI sepi. Tidak ada persiapan khusus atau karpet merah untuk menyambut Gubernur dan Wakilnya yang baru di kantor legislator Jakarta itu.
"Belum ada jadwal paripurna, harus menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) dulu. Tapi kalau dilaksanakan, kita sudah siap," ujar Yuliandi.
Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017-2022 langsung menjalankan tugasnya tanpa harus memikirkan Paripurna Istimewa guna menyampaikan pidato perdana.