Berita Kumpulan Mantan Napi Korupsi Hari Ini

Dulu pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi

Politikus Demokrat usul 30% kuota perempuan dan eks koruptor ditunda ke Pemilu 2029

Oke [aturan 30% kuota perempuan dan caleg bekas koruptor] diberlakukan, tapi mulai berlaku tahun 2029.

Pelaku korupsi tidak sepatutnya memperoleh perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

Pengangkatan timses dalam pemilihan presiden sebagai komisaris menunjukkan BUMN hanyalah tempat untuk ucapan terima kasih.

Publik diminta tidak berpikiran negatif jika narapidana korupsi dipercaya beri penyuluhanan.

PAN juga siap menampung eks koruptor yang mau maju menjadi kepala daerah.

KPU hanya melarang mantan bandar narkoba dan mantan napi kejahatan seksual ikut pilkada.

KPU seharusnya berjuang sungguh-sungguh memasukkan aturan larangan mantan narapidana korupsi maju dalam pilkada karena beberapa alasan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melarang bekas narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap untuk menjadi bupati, minimal memiliki uang Rp30 miliar hingga Rp50 miliar.

PKPU dinilai tidak cukup untuk melarang eks koruptor ikut pilkada.