sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

2.591 fintek ilegal ditutup Satgas Waspada Investasi sejak 2018

Fintek ini banyak melakukan operasi melalui media sosial, kemudian servernya di luar negeri.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Senin, 13 Jul 2020 16:02 WIB
2.591 fintek ilegal ditutup Satgas Waspada Investasi sejak 2018
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 127083
Dirawat 39082
Meninggal 5765
Sembuh 82236

Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, telah menghentikan sebanyak 2.591 kegiatan fintek ilegal selama 2018 hingga 2020. Sementara sepanjang 2020, SWI telah menghentikan 694 fintek ilegal.

Ketua SWI Tongam L Tobing mengatakan, sepanjang Juni 2020, SWI menemukan105 fintek peer to peer (P2P) lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

"Fintek ini banyak melakukan operasinya melalui media sosial, kemudian banyak servernya di luar negeri," kata Tongam dalam konferensi virtual bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (13/7).

Tongam mengamati, selama ini fintek ilegal tidak murni menjalankan bisnis P2P lending. Pelaku fintek ilegal biasanya mengambil dana dari kantong mereka sendiri, tidak seperti bisnis fintek P2P lending legal yang hanya menjadi penghubung antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Salah satu hal yang menjadi ciri fintek ilegal, lanjut Tongam, mereka selalu meminta kontak data handphone peminjam untuk diakses. Selain itu, ciri-ciri lain dari fintek ilegal adalah tak terdaftar di OJK, bunga dan jangka waktu pinjaman tidak jelas dan sering berganti nama, penyebaran data pribadi peminjam, dan tata cara penagihan yang seringkali tak beretika.

"Penyebab utama maraknya fintek ilegal ini karena memang mudah sekali membuat aplikasi. Selain itu, penegakan hukum masih mengalami hambatan, mereka memanfaatkan kekosongan hukum," tutur Tongam.

Sementara itu Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, asosiasi secara konsisten memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak meminjam ke fintek ilegal.  

"Fintek ilegal ini merugikan masyarakat karena sering menyalahgunakan data-data peminjamnya. Adapun fintek legal atau anggota AFPI hanya boleh mengakses data peminjam berupa Camilan (camera, microfone dan location),” ujar Sunu.

Sponsored

Sunu melanjutkan AFPI sangat menunggu adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk saat ini, sebagai bagian dari perlindungan terhadap industri fintek P2P lending, kata Sunu, AFPI sudah memiliki pusat data fintek atau Fintech Data Center (FDC) yang bermanfaat untuk meminimalisir penyalahgunaan data konsumen. 

Berita Lainnya