Tiga faktor pertumbuhan ekonomi Vietnam lebih baik daripada RI

Vietnam menjadi juara di ASEAN karena pertumbuhan ekonominya pada kuartal III-2022 menembus 13,7% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten tumbuh ke atas di posisi 5,72% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2022. Namun, capaian tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga.

Ekonom dan pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, membandingkannya dengan Vietnam yang ekonominya tumbuh sebesar 13,7% (yoy) pada kuartal III-2022. Sementara itu, Malaysia dan Filipina ditaksir akan tumbuh masing-masing 6,2% (yoy) dan 5,8% (yoy).

"Vietnam tumbuh begitu mengesankan dan menjadi juara ASEAN pada kuartal III-2022 ini. Vietnam tumbuh tertinggi meski tidak ada proyek pemindahan ibu kota, tidak ada windfall profit dari harga komoditas, dan tidak ada Presidensi KTT G20. Vietnam tumbuh karena daya beli masyarakatnya pulih lebih cepat dan ekspor ke AS meningkat tajam, tumbuh 25,4% (yoy)," tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/11).

Menurutnya, perekonomian Vietnam tumbuh lebih pesat dibandingkan Indonesia karena beberapa faktor. Pertama, berhasil meningkatkan daya beli masyarakat dengan menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% ke 8% pada 2022. Indonesia justru menaikkan PPN dari 10% ke 11%.

Kedua, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 30% di Indonesia berdampak pada bertambahnya beban publik 30%. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

"Pascapandemi Covid-19 membuat ekonomi seluruh dunia terpuruk. Namun, saat ini ada pemulihan ekonomi yang terjadi, meski pemulihan tersebut lebih lambat dari negara tetangga. Ini karena kenaikan BBM sangat berpengaruh dan berkontribusi pada inflasi yang melemahkan daya beli masyarakat," papar Achmad.

Ketiga, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih rendah karena tumbuh negatif 2,88% (yoy). Achmad menilai, ini menjadi sumber kekalahan dari Vietnam.

"Ini menunjukkan artinya belanja pemerintah belum optimal dan terkesan tidak serius dan tidak berkualitas. Terbukti dengan daya serap APBN yang hanya 61% dengan menyisakan APBN sebesar Rp1.200 triliun. Padahal, periode 2022 tinggal 2 bulan lagi," ujarnya.

Bagi Achmad, belanja pemerintah akan dikatakan berkualitas jika menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Kemudian, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan dilakukan dengan efisien.