Ditambah, 5,9 juta keluarga usulan pemda akan terima bansos tunai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menaikkan anggaran program perlindungan sosial dari Rp153,86 triliun, menjadi Rp187,84 triliun. Dalam kenaikan anggaran ini, terdapat tambahan bansos tunai usulan pemerintah daerah kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sri Mulyani menjelaskan, 5,9 juta KPM ini merupakan usulan pemda dan bukan penerima kartu sembako dan bansos tunai. 

"Mereka akan dapat Rp200.000 per bulan untuk enam bulan, sehingga anggarannya Rp7,08 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Sabtu (17/7).

Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan, selain menerima uang tunai, 5,9 juta KPM ini juga diusulkan menerima bantuan beras.

"Ada usulan baru dari daerah untuk penambahan yang kami masukkan ke penerima kartu sembako, bahwa masing-masing akan menerima Rp200.000 per bulan selama enam bulan. Kami juga usulkan 5,9 juta KPM ini menerima beras," ujar Risma dalam kesempatan yang sama. 

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos tunai senilai Rp18,08 triliun, untuk 10 juta KPM. Kemudian, dukungan pemerintah lainnya melalui Program Keluarga Harapan dianggarkan sebesar Rp28,31 triliun. Lalu, untuk kartu sembako dialokasikan Rp49,89 triliun.

Pemerintah juga akan memberikan program bantuan beras Bulog, yaitu 10 kilogram per keluarga. Program ini menyasar 28,8 juta keluarga, dengan alokasi anggaran Rp3,58 triliun.

Sementara untuk diskon listrik, akan diperpanjang hingga akhir tahun menyasar 32,6 juta pelanggan, dengan total anggaran Rp9,49 triliun. Selanjutnya, bantuan rekening biaya beban/abonemen juga diperpanjang hingga Desember 2021, dengan total anggaran Rp2,11 triliun.

Program Prakerja juga mendapatkan tambahan anggaran, yakni dari Rp20 triliun, menjadi Rp30 triliun, untuk 8,4 juta peserta. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang subsidi kuota sampai Desember 2021 untuk 38,1 juta siswa atau tenaga pendidik dengan total anggaran Rp8,53 triliun. 

Adapun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 8 juta keluarga, akan dialokasikan Rp28,8 triliun. Penyaluran anggaran ini akan dipercepat dengan relaksasi prosedur dan persyaratan penyaluran dana desa dan BLT Desa.