6 bulan Prabowo: Harga pangan stabil, stok beras tertinggi dalam 57 tahun

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kestabilan harga pangan di tengah berbagai peristiwa penting nasional. Ia menyoroti keberhasilan pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok tetap terkendali selama periode Natal dan Idulfitri, dua momentum yang secara historis kerap disertai lonjakan harga.

“Alhamdulillah, akhir tahun, Natal, dan Lebaran tahun ini di masa pemerintah harga-harga aman. Stok pangan tersedia,” katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).

Pengalaman pribadi Prabowo sebagai anak dari Menteri Perdagangan pada masa lampau turut memperkuat pemahamannya terhadap dinamika harga pangan. Ia mengingat betul betapa tingginya tekanan pada pejabat negara saat menghadapi lonjakan harga menjelang hari-hari besar.

“Saya lihat bagaimana setiap Lebaran, setiap akhir tahun, orang tua saya tegang,” kenangnya.

Stok beras tertinggi dalam 57 tahun

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan capaian enam bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih lainnya. Salah satunya, cadangan beras pemerintah saat ini berada dalam posisi paling aman dalam sejarah. Ia menyebut stok tersebut merupakan yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir. 

“Salah satu prestasi nyata adalah stok beras pemerintah sekarang tertinggi sepanjang sejarah NKRI,” ungkapnya.

Ia menambahkan daerah-daerah penghasil padi seperti Sumatera Selatan mencatat lonjakan produksi hingga 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak lepas dari respons cepat pemerintah terhadap tantangan iklim, seperti fenomena el nino dan la nina.

“Pemerintah langsung mengadakan puluhan ribu pompa untuk menjamin air bagi lahan pertanian. Alhamdulillah, sekarang kita aman karena tindakan sekian tahun lalu,” jelasnya.

Komitmen terhadap petani dan UUD 1945

Prabowo juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap petani melalui penegakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia memperingatkan pemerintah akan mencabut izin usaha penggilingan padi yang membeli gabah dari petani dengan harga tidak adil. “Kalau ada penggilingan padi yang membeli dengan harga rendah setelah panen, kami cabut izinnya. Kami tidak main-main,” tegasnya.