608 ribu usaha mikro peroleh kredit usaha ultra mikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan telah menyalurkan kredit pembiayaan kepada usaha Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,67 triliun kepada lebih dari 608.000 pelaku usaha mikro hingga November 2018. 

Selain itu, pemerintah juga telah menganggarkan tambahan alokasi pembiayaan UMi pada APBN 2019 sebesar Rp3 triliun dan menetapkan program pembiayaan UMi sebagai prioritas nasional pada tahun depan. 

"Kredit usaha ultramikro sudah di-introduce Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mulai Rp1,5 triliun pada 2017. Tahun ini nilainya Rp2,5 triliun dan belum habis terserap. Selama ini yang menerima adalah penguaha sangat kecil dengan ukuran kredit Rp5 juta dan maksimum Rp10 juta," kata Sri Mulyani saat acara peluncuran digitalisasi pembiyaan UMi, Selasa (11/12) di kantornya. 

UMi merupakan program pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono menjelaskan sebagai bagian dari pemberdayaan usaha mikro, PIP, Kemenkeu, bekerja sama dengan Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, melaksanakan Digitalisasi UMi.

Pembiyaan UMi dengan membangun ekosistem digital dalam rangka menyediakan alternatif metode pencairan pembiayan secara cashless bagi debitur Pembiayaan UMi. 

Untuk menguji lebih lanjut pelaksanaan program Digitalisasi Pembiayaan UMi, pihaknya telah menggandeng empat Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

"Diantaranya PT Telkom Indonesia (T-Money), PT Telekomunikasi Selular (T-Cash), PT Bukalapak.com (Bukalapak), dan PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay)," ujar Marwanto.

Kegiatan uji coba ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan (acceptability) debitur pembiayaan UMi. Khususnya yang terkait dengan transaksi secara elektronik serta proses perekaman dan pelaporan transaksi debitur dari PJSP Uang Elektronik kepada PIP. 

Debitur yang memilih metode cashless dapat memanfaatkan platform dan teknologi Uang Elektronik yang dimiliki oleh PJSP. 

Hal ini diharapkan dapat memudahkan debitur Pembiayaan UMi dalam melakukan transaksi usaha secara cashless. Menyediakan market place untuk usaha mikro di era digital ekonomi. 

Dalam pelaksanaanya, pembiayaan UMi tidak hanya menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro. Tetapi juga memberikan pendampingan usaha bagi debitur pembiayaan UMi. 

"Pendampingan juga berfungsi untuk memantau perkembangan usaha debitur dan memastikan kedisiplinan pengembalian pinjaman. Pemerintah juga dapat memantau pola belanja dan transaksi yang dilakukan oleh debitur dalam pemanfaatan pembiayaan UMi yang diterimanya," ujar Marwanto. 

Pemerintah akan mengevaluasi program Digitalisasi Pembiayaan UMi secara rutin setiap tiga bulan sekali. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah akan menyempurnakan dan memperluas implementasi ekosistem digital dengan membuka kesempatan kerja sama bagi PJSP lain. 

Saat ini, Pemerintah telah bekerja sama dengan International Labour Organization untuk memberikan pelatihan kepada pendamping terkait materi kewirausahaan agar dapat membantu debitur dalam pengembangan kapasitas usahanya.