sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

82,9% UMKM terkena dampak negatif dari pandemi

Padahal sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap 61% PDB

Firda Junita
Firda Junita Selasa, 15 Des 2020 13:51 WIB
 82,9% UMKM terkena dampak negatif dari pandemi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebanyak 82,9% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan dampak negatif dari pandemi. 

“Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan 63,9% pelaku UMKM mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Masalah utama yang dialami oleh UMKM pada masa pandemi, yakni kesulitan bahan baku, terhambatnya distribusi, sulitnya permodalan, produksi terhambat, dan penjualan yang menurun,” ujarnya dalam webinar Festival #SampoernaUntukUMKM yang bertajuk UMKM Sebagai Penggerak Kebangkitan Ekonomi Nasional, Selasa (15/12).

Lebih lanjut, Menko Perekonomian mengatakan, hal tersebut menunjukkan Covid-19 berdampak besar terhadap UMKM di Indonesia. Padahal sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap 61% PDB, tetapi hanya 16% saja yang menyediakan e-commerce untuk program pemasaran. Itulah sebabnya Airlangga berharap agar terus mendorong digitalisasi UMKM.

“Di sisi lain, dengan mengedepankan protokol kesehatan, sejumlah indikator ekonomi terlihat bergerak positif, termasuk TMI Indonesia sudah berada di level 50,6 yang artinya berada di level ekspansi. Hal ini menunjukkan pemulihan,” katanya.

Kemudian, langkah pemerintah dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi dana Rp695,2 trilun terus didorong agar pemulihan ekonomi pascapandemi berlangsung lebih cepat. Pada 2020, telah dilakukan pemberian dana PEN sebesar Rp114,11 triliun untuk UMKM dengan stimulus enam program.

Program tersebut ialah subsidi bunga, penempatan dana pemerintah dibawah umum, penjaminan kredit UMKM, pemerintah menanggung PPH final untuk UMKM, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, dan Bantuan Presiden (Banpres) produktif bagi usaha mikro. Hingga Desember, anggaran tersebut telah terealisasikan Rp103,31 triliun atau 90,53% dari pemberian dana PEN untuk UMKM.

“Selain program PEN, pemerintah juga mendorong dan perluasan UMKM melalui program stimulus yang terdiri dari pemberian KUR super mikro, tambahan subsidi bunga KUR, dan subsidi bunga KUR untuk semua debitur. Sampai saat ini, penyaluran KUR didominasi oleh KUR mikro dengan presentasi 65,68%,” tuturnya.

Selanjutnya, pemerintah juga melakukan peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan nasional dengan memfasilitasi peningkatan belanja produk UMKM melalui katalog LKPP dan aplikasi bela pengadaan yang mendorong BUMN melalui pasar digital.

Sponsored

“Untuk memastikan berjalannya roda ekonomi dan aktifitas usaham pelaku UMKM diharapkan dapat melakukan adaptasi, inovasi, serta terhubung dengan ekosistem digital,” ucapnya.

Airlangga juga menyebutkan, UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 diharapkan dapat memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan pelaku usaha. Terutama pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi, sehingga pelaku UMK dan Koperasi dapat bertransformasi dari sektor informal menjadi sektor formal.

“Dalam upaya peningkatan UMKM sangat dibutuhkan kontribusi antara para stakeholder seperti, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan tentunya masyarakat untuk mempercepat langkah daya saing dari UMKM,” ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT HM Sampoerna Tbk Elvira Lianita berkata, pandemi Covid-19 telah memukul para pelaku usaha UMKM karena menurunnya daya beli masyarakat dan juga UMKM yang belum siap daya digital.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan seperti pembiayaan modal UMKM, menyusun strategi nasional pengembangan ekonomi, menyediakan pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen untuk UMKM. 

Adapun, Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mengungkapkan, UMKM dapat membantu mengatasi peningkatan jumlah pengangguran selama masa pademi.

“Pilihan untuk mengakselerasi UMKM, salah satunya dengan digitalisasi UMKM merupakan pilihan yang paling rasional dan tepat. Namun, hal itu tergantung dari bagaimana para pelaku usaha bisa mengoptimalkannya,” ujarnya.

Menurut Eko, jika kemajuan UMKM terus didorong, kemungkinan besar ini adalah cara tercepat untuk memulihkan ekonomi nasional agar bisa keluar dari resesi ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi karena UMKM mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi.

“Dari berbagai macam krisis yang pernah terjadi di Indonesia, sektor UMKM merupakan sektor yang adaptif dan menjadi pintu menyelamat dari berlanjutnya resesi, jadi kalau kebijakan di sektor UMKM cepat dan tepat maka resesi ekonomi yang terjadi saat ini bisa lebih cepat teratasi,” pungkasnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid