Upaya penyelamatan BUMN yang terimbas Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memukul sejumlah usaha dan bisnis secara merata, tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir mengakui 90% perusahaan BUMN terkena dampak pandemi Covid-19.

Dalam forum diskusi online IDM pada Rabu (20/5) Menteri BUMN Erick menyebut sektor BUMN yang bisnisnya baik-baik saja adalah sektor telekomunikasi, kesehatan dan kelapa sawit.

Sebagai informasi, BUMN telekomunikasi adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.  Sedangkan BUMN yang bergerak di sektor kesehatan adalah PT Bio Farma dan PT Kimia Farma Tbk. Lalu BUMN kelapa sawit yang terdiri dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) tergabung dalam holding PTPTN III (Persero).

Nah, dalam upaya menekan dampak bisnis yang terjadi karena pandemi Covid-19, Kementerian BUMN telah mempersiapkan sejumlah strategi dengan cara: konsolidasi, merger dan rasionalisasi. 

Atas strategi tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo sejalan dengan keluarnya Keputusan Presiden 81/2019 tentang Kementerian BUMN. Menurut Erick, Kepres tersebut bisa menjadi percepatan untuk menjalankan restrukturisasi tersebut.

"Strategi selanjutnya, saat ini kita juga mengurangi belanja modal dan belanja operasional yang tidak perlu. PLN misalnya kita potong anggarannya hampir Rp39 triliun," tukas Erick.

Soal rencana restrukturisasi hutang sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan. BUMN pun akan melakukannya dengan cara memperpanjang tenor hingga mencari surat utang dengan bunga yang lebih rendah. 

"Ini kesempatan dan BUMN sudah mengumpulkan pendanaan hampir US$3,5 miliar dalam hal ini," tutur Erick.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga berdampak pada pembagian dividen atas laba bersih ke pemerintah tahun depan. Awalnya kata Erick target akan tercapai bahkan optimis lebih, tapi sekarang pencapaiannya bisa 50% dinilai sudah cukup baik pada tahun depan. 

Salah satu BUMN yang memangkas anggaran investasinya adalah PT Pelindo II (IPC). IPC memangkas anggaran investasi sebesar Rp1 triliun akibat penurunan perdagangan yang terjadi di pelabuhan akibat pandemi COVID-19.

Direktur Utama PT Pelindo II Arif Suhartono mengatakan, investasi yang ditunda adalah investasi yang tidak berdampak langsung kepada pelayanan pelabuhan, contohnya renovasi kantor.

“Investasi yang tidak memberikan dampak langsung dan memberikan dampak terhadap pelayanan kami ‘hold’ (tunda) dulu, kami lebih concern ke ‘must-have investment’-nya. Yang jelas di atas Rp1 triliun,” kata Arif.

Ia mengatakan kebutuhan untuk renovasi kantor, baik di pusat maupun cabang memerlukan biaya yang sangat besar, namun hal itu tidak dilihat sebagai kebutuhan mendesak.

“Yang besar itu ‘face lift’ (transformasi wajah perusahaan) hampir di semua cabang pelabuhan, pusat ada, cabang ada. Relayouting tadi tidak berkaitan langsung dengan aktivitas proses. Sementara masih bagus. Kami ‘hold’ dulu,” katanya.

Sementara untuk proyek-proyek strategis seperti Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, dan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) tidak mengalami penundaan.

“Pelabuhan Kijing tetap berjalan. Dua bulan ke depan kami mulai, secara keseluruhan tahun depan. Tanjung Priok 70 persen kapsitasnya sudah lebih, menurut 'rule of thumb’ harus ada tambahan (kapasitas pelabuhan), katanya.

Untuk proyek JTCC, Arif mengatakan masih terhambat di pembebasan lahan di mana tidak bisa dilakukan secara virtual dalam pandemi COVID-19 ini.

“JTCC jalan terus tidak ada masalah, masalah di tanah, pembebasan tanah yang enggak bisa dilakukan ‘virtual conference’ perlu dilakukan sosialisasi, mediasi harus fisik semua,” katanya.

Dia menyebutkan progres pembebasan tanah JTCC, yakni untuk di wilayah Bekas sudah mencapai 85%, di Jakarta 30% dan konstruksi sudah sekitar 60%. (Ant)