Airlangga: Realisasi PEN hingga Juni baru 31,4%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 11 Juni 202 telah mencapai 31,4% atau Rp219,65 triliun dari pagu yang sebesar Rp699,43 triliun.

“Pemerintah akan terus memonitor agar bisa diakselerasi,“ katanya dalam Webinar BPK RI, Selasa (15/6).

Airlangga merinci, realisasi anggaran PEN sebesar Rp219,65 triliun tersebut terdiri dari bidang kesehatan Rp35,41 triliun, perlindungan sosial Rp64,04 triliun, dukungan UMKM, program prioritas Rp37,1 triliun, korporasi Rp41,73 triliun, dan insentif usaha Rp41,73 triliun.

Realisasi bidang kesehatan sebesar Rp35,41 triliun itu disalurkan untuk program diagnostic Rp0,24 triliun, therapeutic Rp15,89 triliun, vaksinasi Rp8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp0,005 triliun.

Kemudian, untuk operasional BNPB Rp0,66 triliun, bantuan iuran JKN Rp0,26 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp3,09 triliun, dan penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp6,83 triliun.

Adapun, dana perlindungan sosial yang mencapai Rp64,04 triliun disalurkan untuk PKH Rp13,96 triliun, Kartu Sembako Rp17,3 triliun, BST Rp11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp9,85 triliun, diskon listrik Rp4,74 triliun, BLT Desa Rp3,91 triliun, dan subsidi kuota Rp2,33 triliun.

Kemudian, program prioritas Rp37,1 triliun disalurkan untuk padat karya K/L Rp10,9 triliun, pariwisata Rp1,27 triliun, ketahanan pangan Rp11,3 triliun, ICT Rp3,09 triliun, kawasan industri Rp0,53 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, dan program prioritas lain Rp0,01 triliun.

Selanjutnya, realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp41,73 triliun disalurkan untuk BPUM Rp11,76 triliun, IJP UMKM dan korporasi Rp1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp28,95 triliun.

Sementara itu, realisasi KUR sampai 14 Juni 2021 sudah mencapai Rp111,9 triliun atau 44,26% dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp253 triliun kepada 3,06 juta orang.

Lalu, dana insentif usaha Rp41,73 triliun disalurkan untuk relaksasi PPh 21 DTP Rp1,3 triliun oleh 902.000 wajib pajak (WP), PPh Final UMKM DTP Rp0,31 triliun oleh 127.000 WP, dan PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp0,2 triliun dari lima WP.

Untuk relaksasi PPN DTP Perumahan Rp0,06 triliun oleh 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp15,39 triliun oleh 68,9 ribu, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,25 triliun oleh 14.000 WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp6,84 triliun.