logo alinea.id logo alinea.id

Anggaran bangun ibu kota baru bisa lebih murah dari Rp466 triliun

Pemerintah menyebut biaya pembangunan ibu kota baru bisa saja berubah dari yang sudah direncanakan sebelumnya Rp466 triliun.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Rabu, 11 Sep 2019 05:02 WIB
Anggaran bangun ibu kota baru bisa lebih murah dari Rp466 triliun

Pemerintah menyebut biaya pembangunan ibu kota baru bisa saja berubah dari yang sudah direncanakan sebelumnya Rp466 triliun. 

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rudy Prawiradinata mengatakan revisi mungkin dilakukan karena pada saat menyusun perkiraan anggaran ibu kota masih mempertimbangkan tiga lokasi baru.

"Kemarin kan calonnya masih tiga itu. Ini setelah ditentukan presiden akan dilakukan kajian lebih mendalam lagi khusus untuk Kalimantan Timur," katanya usai diskusi pemindahan ibu kota di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/9).

Kendati demikian, ia mengatakan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru akan rampung akhir tahun ini.

"Akhir tahun ini Insha Allah dalam tiga bulan ke depan," ucapnya.

Sementara itu, Rudy melanjutkan, pada 2020 akan dilakukan pembentukan masterplan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur.

"Nanti kami akan buat seoptimal mungkin dan setajam mungkin," tuturnya.

Sementara untuk pembiayaan, dia menjelaskan masih akan digunakan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan juga swasta. Namun dia mengatakan akan lebih mengoptimalkan peran swasta dalam negeri.

Sponsored

"Tentunya kami akan mengoptimalkan dalam negeri lah. Kami pastikan bahwa swasta nasional akan kami dorong betul. Apalagi, kami ingin mendorong swasta," ucapnya.

Dia pun menyatakan sampai dengan saat ini sudah banyak investor dari swasta yang tertarik dalam proyek jangka panjang pemerintah ini. Akan tetapi, pihaknya akan terus melakukan pendalaman.

"Sebenarnya investor sudah banyak (yang tertarik) tapi kami akan lihat lebih dalam," tuturnya. 

Dalam paparannya, dijelaskan dari rencana anggaran Rp466 triliun, sebanyak 19,2% atau sebesar Rp89,4 triliun akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, istana presiden, bangunan strategis TNI dan Polri, pangkalan militer, dan ruang terbuka hijau.

Dana sebesar Rp253,4 triliun atau 54,4% akan digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan juga museum dan infrastruktur utama. 

Kemudian, dana swasta sebesar Rp123,3 triliun atau 26,4% anggaran akan dihabiskan untuk membangun perumahan rakyat, pusat perbelanjaan, bandara, pelabuhan, dan jalan tol.

Diskusi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur di Hotel Borobudur, Jakarta. Alinea.id/Nanda Aria

Libatkan masyarakat

Perencana kota asal Spanyol dari Fundacion Metropoli, Alfonso Vegara menilai partisipasi masyarakat luas dan juga sosialisasi dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru sebagai jaminan kelanjutan proyek tersebut.

Pasalnya, lanjut Alfonso, sebagai negara demokratis, pergantian kepemimpinan secara periodik dianggap menjadi kendala dalam setiap pengambilan kebijakan proyek yang akan dijalankan.

"Dalam sistem demokrasi setiap presiden baru ada ide-ide baru. Risiko tinggi adalah tidak adanya kontinuitas termasuk juga soal pembiayaan," katanya pada kesempatan yang sama.

Ia mencontohkan bagaimana bandara besar di Meksiko yang mangkrak pembangunannya karena pergantian kepemimpinan, padahal telah menghabiskan anggaran hingga US$4 miliar.

"Setelah investasi US$4 miliar lalu pergantian presiden dan dia bilang tidak mau dengan proyek ini. Karena presiden dia bisa mengambil keputusan yang sah," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan pelibatan masyarakat dalam membangun ibu kota baru, termasuk juga menyosialisasikan ide-ide besar pemerintah agar dapat diterima masyarakat luas.

"Partisipasi masyarakat untuk mendesain wilayahnya juga diperlukan. Karena dengan adanya partisipasi yang besar akan ada jaminan proyek yang berkelanjutan," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Alfonso, dibutuhkan konsensus masyarakat yang besar agar kalau terjadi pergantian kepemimpinan proyek pembangunan ibu kota tetap berjalan.

Selain itu Alfonso menuturkan, pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan Timur dapat menjadi momentum untuk perbaikan ekologi Jakarta.

Menurutnya, kerusakan ekologis yang terjadi di Jakarta dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan Indonesia dalam menciptakan ibu kota baru yang ramah lingkungan 

"Karena ini dapat dijadikan momentum besar untuk memulihkan ekologi Jakarta. Ini juga untuk mendefinisikan ulang lagi dan memproyeksikan langkah Indonesia dalam membangun kota sebesar Jakarta (lagi)," ujarnya.

Bagaimana pun, tuturnya, Jakarta adalah kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan pusat ekonomi negara. Mengembalikan lingkungan yang baik di Jakarta, katanya, akan memberi dampak positif bagi pengelolaan kota-kota lainnya ke depan.

Akan tetapi ia memberi catatan, jika pemerintah Indonesia meyakini pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur untuk pemerataan ekonomi, baginya yang perlu difokuskan adalah pengembangan jalur air yang dapat menghubungkan antar pulau di Indonesia.

"Karena air tidak hanya pemisah tetapi juga penghubung. Butuh konektivitas untuk menyatukan ekonomi antar wilayah. Pemindahan ibu kota bisa jadi salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian yang berbeda-beda," tuturnya.

Akan tetapi, dia mengatakan Kalimantan adalah tempat yang tepat untuk pemerataan ekonomi di Indonesia yang selama ini tersentralisasi di Pulau Jawa.

"Lokasinya luar biasa dan bisa dijadikan koridor di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung Sulawesi dan Sumatera. Bisa menciptakan koridor baik menghubungkan ekonomi antar pulau dan antar negara di kawasan," tutupnya.