sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Anggaran pemulihan ekonomi nasional naik jadi Rp667,2 triliun

Anggaran ini digunakan untuk menangani dampak Covid-19 yang memukul perekonomian Indonesia.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Rabu, 03 Jun 2020 13:37 WIB
Anggaran pemulihan ekonomi nasional naik jadi Rp667,2 triliun
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 127083
Dirawat 39082
Meninggal 5765
Sembuh 82236

Pemerintah menambah lagi jumlah anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Rp641,16 triliun menjadi Rp667,2 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menangani dampak Covid-19 yang memukul perekonomian Indonesia.

"Biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi perpres, diidentifikasikan sebesar Rp667,20 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual Kantor Sekretariat Presiden, Rabu (3/6).

Biaya penanganan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan. Pertama, untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja penanganan Covid-19, bantuan untuk tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional untuk gugus tugas hingga insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Kedua, dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun. Dana tersebut mencakup program PKH, Bansos untuk wilayah Jabodetabek, bansos untuk wilayah non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik yang diperpanjang enam bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT untuk dana desa.

Ketiga, dana sebesar Rp123,46 triliun untuk dukungan kepada UMKM. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan penjaminan kredit modal kerja darurat.

Keempat adalah insentif untuk dunia usaha sebesar Rp120,61 triliun. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya. Kelima, adalah penjaminan untuk beberapa BUMN sebesar Rp44,57 triliun.

Terakhir, adalah untuk dukungan sektoral maupun kementerian atau lembaga untuk pemerintah daerah yang mencapai Rp97,11 triliun.

Sri Mulyani juga mengatakan dalam rapat terbatas hari ini juga memutuskan pemerintah akan memperpanjang program bantuan sosial hingga Desember. Meskipun demikian, jumlah nominal bansos akan dikurangi dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 yang disalurkan dalam bentuk tunai nontunai.

Sponsored

"Bansos tunai non-Jabodetabek totalnya jadi Rp32,4 triliun dan Jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun," ujar Sri.

Sementara untuk BLT Dana Desa juga akan diperpanjang hingga September dengan manfaat yang diturunkan dari Rp600.000 menjadi Rp300.000. Sehingga, total penyaluran untuk BLT Dana Desa ini akan mencapai Rp31,8 triliun.

Penerima mayoritas bansos adalah petani, peternak dan pekebun, sebanyak 18,4 juta jiwa. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta jiwa, pekerja bangunan 3,4 juta jiwa, pekerja pabrik 3,3 juta jiwa, supir dan pekerja sektor komunikasi 1,3 juta jiwa, nelayan 900.000 jiwa dan sektor lainnya. 

"Jumlah itu sudah mencakup 40% dari masyarakat," tutur Sri.

Berita Lainnya