Kurang, anggaran untuk perubahan iklim RI hanya Rp89,6 triliun per tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk mendukung program penanganan perubahan iklim atau climate change, pemerintah telah menganggarkan dana dalam lima tahun terakhir rata-rata sebesar Rp86,6 triliun per tahun.

Anggaran tersebut disiapkan sebagai komitmen pemerintah untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon, sesuai dengan perjanjian Paris yang ikut ditandatangani Indonesia pada 2016 lalu.

"Sejak 2016 alokasi untuk perubahan iklim kita adalah mencapai rata-rata Rp89,6 triliun per tahun, dalam lima tahun. Artinya sampai 2020 Indonesia mendanai sekitar 34% dari total kebutuhan pembiayaannya perubahan iklim," katanya dalam video conference, Kamis (27/8).

Menurut Sri, dana yang dianggarkan pemerintah tersebut masih jauh dari total anggaran yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi karbon Indonesia hingga 29% di tahun 2030.

Berdasarkan second Biennial Update Report (BUR-2) di 2018, Indonesia memproyeksikan dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi karbon hingga 2030 adalah senilai Rp3.461 triliun, atau per tahun adalah sebesar Rp266,2 triliun.

"Artinya masih ada gap 66% dari kebutuhan tersebut yang harus dikejar Indonesia agar memenuhi target pengurangan emisi nasional atau nationally determined contribution (NDC)," ujarnya.

Untuk tahun 2020 saja, terjadi penurunan anggaran untuk penanganan perubahan iklim menjadi Rp79,6 triliun, dibandingkan 2019 yang mencapai Rp91 triliun. Sri Mulyani beralasan, penurunan budget untuk perubahan iklim di 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

 "Untuk tahun  2020 memang kami mengalami penurunan akibat seluruh effort untuk Covid-19. Namun, ke depan kami tetap akan terus jaga komitmen. Gap pendanaan ini sebenarnya komitmen internasional. Untuk memerangi climate change ini, internasional adalah US$100 miliar per tahun sampai 2020," ucapnya.

Meski demikian, dia mengatakan pihaknya akan terus mendukung setiap program-program yang dijalankan di kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka pengurangan emisi karbon. Bukan hanya dari anggaran, tetap juga dari instrumen fiskal.

"Dukungan selain budget yang dilakukan pemerintah juga lakukan melalui berbagai instrumen fiskal perpajakan di mana kita beri tax holiday dan tax allowance untuk sektor terbarukan, termasuk pembebasan PPN untuk sektor energi terbarukan sekaligus di dalamnya panas bumi," tuturnya.

Pemerintah juga akan melakukan mitigasi dan menciptakan dana insentif daerah di mana turut memperhitungkan kemampuan daerah dalam menjaga lingkungan hidup melalui dana transfer dan instrumen fiskal yang berbasis ekologi.