Anggota DPR pertanyakan depresiasi rupiah

Anggota DPR mengkritisi kebijikan yang dilakukan pemerintah terkait impor dan nilai tukar yang cenderung melemah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo mengungkapkan, nilai tukar Rupiah terhadap US$ yang hampir menyentuh Rp15.000 per US$ sebaiknya dicermati.

Terlebih selama ini Presiden Joko Widodo beranggapan tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada kondisi ekonomi pada saat ini.

"Ini sangat memprihatinkan karena banyak komoditas pangan Indonesia diimpor. Mulai dari kedelai, jagung, gula, dan susu," jelas Bambang dalam menyampaikan pendapatnya di dalam rapat paripurna RAPBN 2019 di kompleks DPR, Selasa (4/9).

Meskipun pelemahan mata uang lebih disebabkan faktor eksternal dan bukan hanya Indonesia yang terkena dampaknya. Ada baiknya pemerintah mengambil langkah serius soal pelemahan Rupiah.

Hampir senada dengan itu, Anggota DPR Komisi IV Michael Wattimena, meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai kondisi Rupiah.

Pasalnya, dalam RAPBN 2019, nilai tukar Rupiah terhadap US$ diproyeksikan pada level Rp14.400, sementara sekarang sudah mendekati Rp15.000 per US$.

"Kami ingin mendapatkan penjelasan secara jujur dan kondisi fundamental ekonomi kita. Kami tidak mau lagi (kembali) berada pada suasana kelam 1998," papar Michael.

Sebaiknya pemerintah tidak selalu menyalahkan faktor eskternalnya saja. Tetapi juga tetap membenahi kebijakan ekonomi di dalam negeri.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penetapan asumsi nilai tukar pada 2019 menjadi tantangan yang tidak mudah. Selain harus mencerminkan kombinasi antara faktor fundamental yang menopang nilai Rupiah, juga harus mengantisipasi sentimen pasar yang mudah berubah. 

Dengan menggunakan seluruh instrumen kebijakan, baik instrumen liskal maupun instrumen kebij akan struktural, Pemerintah akan terus melakukan penguatan struktur perekonomian Indonesia dengan memperkuat sektor industri manufaktur yang mampu menghasilkan devisa, dan mengurangi impor terutama impor barang konsumtif, juga mendukung pariwisata, sehingga neraca perdagangan dan transaksi berjalan menjadi kuat. 

"Bank Indonesia dan OJK terus menjaga sistem keuangan dan fungsi intermediasi agar tetap stabil dan tahan terhadap guncangan global. Sebagai upaya mitigasi dan antisipasi terhadap risiko nilai tukar Rupiah. Pemerintah dan Bank Indonesia akan menyiapkan dan memanfaatkan kerjasama regional dan global untuk memperkuat instrumen second line of defense," jelas Sri Mulyani.