sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Core: Potensi jumlah orang miskin di Indonesia capai 5,1 juta

Tiga skenario yang terjadi dalam bertambahnya kemiskinan di Indonesia, skalanya: berat, lebih berat dan sangat berat.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Selasa, 05 Mei 2020 10:52 WIB
Core: Potensi jumlah orang miskin di Indonesia capai 5,1 juta

Jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan bakal melambung tinggi akibat terhentinya aktivitas ekonomi selama pandemi Covid-19 ini. 

Lembaga think-tank Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada triwulan II 2020.

Menurut Core, potensi lonjakan jumlah penduduk miskin karena banyaknya masyarakat yang berada di tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan, walau tidak berada di bawah garis kemiskinan. 

Catatan Core, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 25,1 juta jiwa atau 9,4% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta jiwa atau sekitar 25% dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut menunjukkan lebih dari 2,5 kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.

Sebagai informasi, masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini, umumnya bekerja di sektor informal dan sangat bergantung pada bantuan pemerintah. 

Sehingga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan mata pencaharian, khususnya yang bekerja di sektor informal. 

"Jika bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak mencukupi atau datang terlambat, golongan rentan dan hampir miskin akan semakin banyak yang jatuh ke bawah garis kemiskinan," tulis laporan Core pada Selasa (5/5).

Tiga skenario garis kemiskinan 

Ada tiga skenario yang terjadi dalam pertumbuhan masyarakat miskin dari Core. Pertama, skenario berat yakni pertambahan jumlah penduduk miskin capai 5,1 juta orang. 

Pada kondisi tersebut, bila penyebaran Covid-19 semakin luas pada bulan Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk. Ini terjadi bila kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah tertentu di pulau Jawa dan satu dua kota di luar pulau Jawa. 

Sehingga total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 30,8 juta orang, atau 11,7% dari total penduduk Indonesia. 

Kedua, skenario lebih berat adalah potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 8,25 juta orang. Dasarnya penyebaran Covid-19 lebih luas lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan lebih luas di banyak wilayah di Indonesia.

"Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 33,9 juta orang, atau 12,8% dari total penduduk Indonesia," tulis Core. 

Di sisi lain, pada skenario sangat berat yakni potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 12,2 juta orang. Asumsinya  penyebaran Covid-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas baik di pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan standar yang sangat ketat. 

Sehingga total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 37,9 juta orang, atau 14,35% dari total penduduk Indonesia. 

Tiga skenario tersebut dibangun dengan asumsi puncak pandemi terjadi pada triwulan II 2020, kemudian berangsur-angsur mereda. Apabila situasi ekonomi memburuk dalam waktu yang lebih panjang, maka peningkatan jumlah penduduk miskin akan lebih besar lagi.
 

Lima rekomendasi 

Atas dasar tersebut, Core kemudian merilis lima rekomendasi untuk pemerintah untuk menanggulangi lonjakan kemiskinan sekaligus mempercepat penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Berikut rinciannya: 

1. Tingkatkan anggaran bantuan sosial (bansos) dan perluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat Covid-19 

Cara ini untuk mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi yang diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah bansos yang disiapkan pemerintah saat ini. 

2. Integrasikan penyaluran bansos sehingga menjadi lebih sederhana dan melakukan penyeragaman nilai bantuan 

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah menggandeng bank pemerintah untuk melakukan transfer bansos secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima bantuan. 

3. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin 

Caranya dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah dengan menurunkan harga BBM, menambah jumlah rumah tangga penerima diskon pemotongan tarif listrik, menurunkan harga LPG 3 Kg untuk konsumsi masyarakat menengah bawah. Selanjutnya, memberikan diskon atau menggratiskan tarif air untuk rumah tangga khususnya di daerah-daerah yang menerapkan PSBB. 

4. Jangan lupa tingkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan

Misalnya lewat skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. 

5. Optimalkan realokasi anggaran yang telah disusun 
Selanjutnya terapkan beberapa kebijakan alternatif, Core menyarankan dua saran antara lain: pertama, realokasi sebagian anggaran belanja modal dan belanja barang APBN, dan melakukan pembagian beban (burden sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengalihkan sebagian anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa, untuk dialokasikan menjadi anggaran bansos. 

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan renegosiasi pembayaran utang luar negeri kepada kreditur asing baik lembaga ataupun negara.  

Kedua, melakukan realokasi anggaran penanganan covid-19 senilai Rp150 triliun untuk kegiatan anggaran social safety-net dan peningkatan anggaran penanggulangan Covid-19. 

Ketiga, melakukan realokasi anggaran program Kartu Prakerja yang digunakan untuk membayar program pelatihan senilai Rp5,63 triliun, yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya angkatan kerja yang menganggur akibat PHK. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid