APBN 2021 diklaim berhasil turunkan kemiskinan 1,02%

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 telah bekerja dengan baik di tengah pandemi Covid-19, sehingga masih berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 3,69%. Melalui pertumbuhan tersebut, ia juga menyebut adanya tren positif pergerakan inflasi yang menunjukkan geliat ekonomi dari sisi permintaan terutama konsumsi dan investasi.

“Tren positif pada inflasi ini sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN),” jelas Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4, Selasa (6/9).

Tren pemulihan ekonomi 2021 juga dilaporkan diiringi dengan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat, perbaikan ekonomi, dan program perlindungan sosial (perlinsos) yang berhasil menurunkan angka kemiskinan kembali ke 9,71% per September 2021. Sedangkan pada 2020 di awal pandemi, angka kemiskinan sempat meningkat di level 10,19%.

Penguatan ekonomi juga ikut mengerek penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,6 juta orang dalam kurun waktu Agustus 2020 hingga Agustus 2021.

“Tingkat pengangguran terbuka terbuka dari 7,07% per Agustus 2020 menjadi 6,49% di Agustus 2021,” lanjut Srimul.

Menurutnya, peranan APBN sangat penting dalam menjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dari 71,94 pada tahun 2020 menjadi 72,29 di 2021.

Srimul menyebutkan, penurunan kemiskinan dan rasio gini menjadi agenda utama di dalam penyusunan kebijakan APBN. Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan melebarnya ketimpangan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasio gini pada September 2020 dan Maret 2021.

“Oleh karena itu, kinerja APBN terus ditingkatkan sehingga pada September 2021 ketimpangan pendapatan di Indonesia mulai menunjukkan pembalikkan dengan penurunan risiko gini baik di wilayah desa maupun perkotaan,” katanya.

Pendapatan negara berdasarkan laporan Menkeu juga tergolong baik yaitu mencapai 115,36% dari APBN awal, atau terdapat tambahan pendapatan sebanyak Rp268 triliun dari yang disetujui dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Pendapatan ini menggambarkan pendapatan perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meningkat baik karena pemulihan ekonomi maupun karena peningkatan upaya kita untuk meningkatkan pendapatan negara,” tandas Srimul.