logo alinea.id logo alinea.id

APBN masih impoten dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi

Kepala Bappenas mengakui penggunaan APBN belum bisa memicu ekonomi tanah air. Padahal porsi APBN setiap tahun terus meningkat.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 12 Agst 2019 19:14 WIB
APBN masih impoten dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum tepat sasaran.

Bambang mengatakan setiap 1% belanja kementarian/lembaga, diproyeksikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%. Dengan kata lain, setiap peningkatan 11% berkontribusi 0,66% terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Tapi kenyataannya, kenaikan 11% cuma punya andil pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24%. Berarti selisihnya yaitu 0,42% adalah belanja yang belum tepat sasaran belanja yang belum mempunyai efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).

Ia mendefinisikan belanja tepat sasaran adalah belanja yang mempunyai efek di kemudian hari, atau belanja yang punya efek untuk ekonomi secara makro. 

"Termasuk harusnya belanja yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan bisa mengurangi pengangguran. Tapi gambaran besarnya adalah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Bambang mengatakan, pada 2018, dari Rp2.500 triliun APBN, anggaran belanja K/L yang terserap sebesar Rp900 triliun. Sementara, kontribusinya hanya 0,24%. Untuk itu, pemerintah harus mengejar selisih ketertinggalan.

Bambang menyatakan pemerintah bisa melakukan langkah seperti meningkatkan belanja modal dan belanja barang yang produktif agar APBN bisa terserap secara efisien, dan mendatangkan dampak ekonomi.

Bambang mencontohkan, belanja barang dapat dialokasikan dengan lebih produktif misalnya untuk pengadaan mesin pertanian. Sayangnya, kata Bambang, upaya meningkatkan produktivitas petani ini malah dianggap pemborosan.

Sponsored

"Jadi banyak yang salah berpendapat, kalau belanja barang naik dianggap pemborosan, tapi kalau belanja modal yang naik dianggap bagus. Padahal tidak seperti itu," tuturnya.

Tidak tepat sasaran

Bambang mengakui penggunaan APBN belum tepat sasaran hingga saat ini. Di sektor pendidikan misalnya, Indonesia masih berada tertinggal dari negara lain. Padahal sektor ini sudah menyerap 20% dari anggaran belanja negara.

Bambang mengungkapkan berdasarkan penilaian internasional dari Programme for International Student Assesment (PISA), Indonesia hanya berada di peringkat 63 dari 71 negara. 

"Dan kontribusinya hanya 3,58% terhadap pertumbuhan ekonomi. Relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang berkontribusi sebesar 4,97%," ucapnya.

Hal ini, kata Bambang, menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengarahkan belanja pendidikan untuk beriorientasi kualitas. 

“Pendidikan bukan hanya kuantitas atau angka partisipasi kasar,” kata dia.

Sementara itu, sektor kesehatan telah menyerap 5% anggaran belanja. Namun demikian, Rasio belanja terhadap dampak pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 3,12%. Jauh tertinggal dengan Australia dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 9,12%.

"Artinya kita perlu melakukan evolusi belanja ke arah yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mampu mempersempit ketimpangan dan memperkecil angka kemiskinan," ujarnya.

Riset : Fultri Sri Ratu Handayani