APBN minim, Jokowi ajak swasta bangun ibu kota baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembiayaan pembangunan ibu kota pengganti Jakarta akan sekecil mungkin menggunakan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Jokowi ingin agar pembiayaan pemindahan ibu kota bisa dibantu oleh pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara.

"Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," tutur Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). 

Menurut Presiden, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan yang dilakukan, kata Jokowi, demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Akibatnya, Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. 

“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,"ujar Jokowi. 

Untuk itu, lanjut Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. 

Dalam pelbagai kesempatan, Presiden Jokowi telah memastikan ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Tiga provinsi yang menjadi kandidat ibu kota adalah Kalimantan Tengah, Barat, dan Selatan. 

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan, pemerintah hanya akan menggunakan APBN sekitar Rp93 triliun untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan. Jumlah tersebut akan berasal dari alokasi APBN tahun berjalan atau multiyears. 

Terdapat dua skenario yang telah dipersiapkan oleh pemerintah dalam melakukan pendanaan pembangunan ibukota baru. 

Pertama, bila kebutuhan dana mencapai Rp466 triliun, maka pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp251,5 triliun atau setara 53,96% dari total kebutuhan dana. Sisanya, sekitar Rp214,5 triliun didapat dari pihak swasta.

Kedua, bila kebutuhan dana lebih sedikit, yaitu sekitar Rp323 triliun, maka pemerintah akan merogoh kocek sekitar Rp174,5 triliun atau 54,02% dari total kebutuhan anggaran. Sisanya, sekitar Rp148,5 triliun dipenuhi oleh swasta.