Asosiasi menilai pajak e-commerce menguntungkan pemain asing

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA Ignatius Untung menilai pemberlakuan pajak e-commerce justru akan menguntungkan para pelaku bisnis daring lintas negara (cross border). Sebab, selama ini barang yang dikirim dari pihak luar di bawah US$75 tidak dikenakan tarif pajak.

"Apalagi kalau di bawah US$ 75 kan tidak kena pajak sama sekali jadi gratis. Kalau kita (e-commerce nasional) Rp1.000 saja langsung kena. Itu yang kita pertanyakan," kata Untung saat konferensi pers di Jakarta, Senin (14/1).

Selain itu, aturan ini juga mewajibkan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui marketplace, diwajibkan memberitahukan NPWP kepada pihak penyedia marketplace.

Namun apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untung mengatakan, apabila PMK ini tetap diberlakukan justru dikhawatirkan banyak pelaku UMKM yang bakal memilih menutup usahanya. Karena mau tidak mau mereka dipaksa untuk mengurus NPWP.

"Mereka bisa jadi belum punya NPWP karena bisa jadi itu mahasiswa, pemasukannya belum rutin. Jadi hal-hal seperti ini membuat kita melihatnya kok jadi menyusahkan gini,” katanya.

Untung meminta pemerintah melihat masalah ini secara bijak. Apakah nantinya aturan ini akan menguntungkan bagi pelaku UMKM atau justru sebaliknya malah merugikan. "Kalau memang sudah mampu sudah layak dilakukan harus diberlakukan kalau yang belum ya jangan dulu lah," imbuhnya.

Sebelumnya, idEA meminta pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan aturan pajak tersebut. Sebab, dari sisi perpajakan, aturan ini dianggap akan menghambat pertumbuhan UMKM.