Asparnas tagih dana hibah pariwisata: Untuk gaji pegawai!

Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Ngadiman, meminta dana hibah pariwisata yang diperluas dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp3,7 triliun segera dicairkan.

Pasalnya, dana tersebut akan digunakan untuk menggaji karyawan di sektor pariwisata. Ini setelah berbagai lini usaha di sektor pariwisata mengalami kesulitan keuangan dan mengalami penurunan omzet akibat pandemi Covid-19.

"Turunnya (dana hibah) selalu jelang akhir tahun. Mungkin September, Oktober, November, kuartal akhir. Kami (sudah) enggak bisa bertahan. Kalau dapat dana hibah, paling enggak pegawai masih bisa kami bayarkan gaji secara full," katanya dalam webinar, Selasa (29/6).

Dia menjelaskan, karyawan di sektor pariwisata mengalami pukulan yang sangat hebat selama pandemi. Dari datanya, sebanyak 34 juta tenaga kerja menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Dan sebanyak 50% di antaranya telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Di Bali, Lombok, Aceh kurang lebih merumahkan 50% karyawannya. Bahkan ada yang tutup," ujarnya.

Lebih lagi, pegawai yang masih dipekerjakan saat ini rata-rata mengalami pemotongan gaji berkisar 30% hingga 50%.

Dampak yang sangat berat terhadap sektor pariwisata ini, sambungnya, ditambah pula dengan masuknya gelombang kedua Covid-19 di dalam negeri. Makanya, dia meminta pemerintah segera mencairkan dana hibah pariwisata tahun ini, karena sebagian pihak beranggapan tahun ini akan lebih berat dari tahun lalu.

"Apalagi ada gelombang kedua dengan varian baru. Hampir 50% dari bookingan dibatalkan karena enggak berani datang ke daerah tersebut," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk segera mempercepat proses vaksinasi agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dia pun mengatakan, pihaknya siap bekerja sama untuk akselerasi vaksinasi.

"Permintaan kita pemerintah segera mempercepat vaksinasi, menjadikan hotel sentra vaksin dan kerja sama dengan kami, enggak akan dipungut biaya. Kami bersedia diajak kerja sama. Pemerintah enggak perlu mengeluarkan biaya untuk hal itu. Datangkan tenaga kesehatan dan vaksin saja," tuturnya.