Bandara Soekarno Hatta II dibangun di atas laut

Bandara Internasional Soekarno-Hatta II kemungkinan akan dibangun di atas laut di wilayah Utara, atau sekitar 10-15 kilometer dari lokasi Bandara Soekarno-Hatta saat ini.

"Lokasinya di utara dari Soekarno-hatta, sebagian dibangun di atas laut, sebagian tidak," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai memberikan sambutan pada seminar yang bertajuk "Airport of the Future: Smart Connected Airport in Disruptive Era" di Tangerang, Sabtu (11/8).

Budi mengatakan, lokasi bandara kedua ini tidak boleh terlalu jauh dari bandara yang pertama. Pasalnya, itu harus terkoneksi dengan angkutan massal, termasuk kereta. "Pasti, ini mesti terkoneksi tidak boleh sendiri-sendiri," katanya.

Untuk kebutuhan investasi, Budi menuturkan, bandara ini menelan dana hingga Rp100 triliun dengan jangka waktu proses pembangunan dua tahun. Dalam urusan pendanaan ini, ia turut membuka peluang kerja sama, baik dengan swasta nasional maupun swasta nasional.

Di kesempatan sama, Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyebutkan, terdapat tiga lokasi yang sudah tercantum dalam pra-studi kelaikan. "Ada beberapa alternatif, jumlahnya ada tiga titik, rata-rata di utara tapi titiknya berbeda," ungkapnya.

Ada sejumlah pertimbangan memilih lokasi, di antaranya faktor teknis, ruang udara, lingkungan dan akses mudah, serta harus terkoneksi dengan Bandara Soekarno-Hatta I.

Awaluddin menjelaskan, kemungkinan akan ada reklamasi lahan akibat wacana pembangunan bandara ini. "Kalau di atas laut harus reklamasi, di darat tidak atau kombinasi di laut dan di darat," katanya.

Kebutuhan luas lahan, kata dia, paling tidak 2.000 hektare dengan kebutuhan investasi sekitar Rp100 triliun.

"Harus kreatif skema pendanaan dengan berbagai pola, enggak mungkin anggaran investasi sebanyak itu dengan satu pola, misalnya `self financing' dengan `partnership financing', pola kedua dengan `public-private partnership, ketiga pemberian konsesi penuh," katanya.

Dia mengatakan, tahap pertama akan selesai dua hingga tiga tahun atau maksimal lima tahun dari saat ini.

Sumber: Antara