Tekan inflasi pangan menuju 5%, Gubernur BI ingin masyarakat sejahtera

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku bersyukur atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,44%. Meski pertumbuhan ekonomi tinggi, namun inflasi juga terus melaju naik dan ini menjadi perhatian penting. 

Diketahui inflasi Indonesia pada Juli 2022 telah mencapai 4,94% yang melebihi besaran inflasi sejak Januari-Juni 2022, yakni 2,85%.

“Terima kasih atas kerja sama pemerintah pusat dan daerah sehingga ekonomi Indonesia bisa tumbuh sangat tinggi di 5,44%. Tapi kondisi ini belum sepenuhnya pulih. Kalau dalam bahasa Jawanya masyarakat sedang ‘sumegoh’ atau baru sehat dan sedang senang-senangnya makan,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Malang, Jawa Timur, Rabu (10/8).

Inflasi pangan pada Juli 2022 tercatat sempat berada di posisi 10,32%. Menurut Perry, jika inflasi terus meningkat dan yang paling melonjak adalah inflasi pangan. Hal ini tentu akan mengganggu kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

“Yang paling pecah itu kalau inflasi makin tinggi adalah inflasi pangan, 10,47%. Mestinya inflasi pangan tidak boleh lebih dari 5% atau paling tinggi 6%,” tutur Perry.

Ia menyebut, jika inflasi masih berada di posisi 10,47%, maka yang akan terus merasakan kesusahan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Pasalnya, inflasi pangan berkontribusi 20% terhadap pengeluaran masyarakat secara total.

“Bagi masyarakat bawah, inflasi pangan itu bisa mencapai 40%-60% dari bobot pengeluaran mereka. Yang kaya mungkin lebih kecil. Jadi kalau inflasi ini bisa turn ke 5%, dampak sosialnya sungguh sangat besar menyejahterakan rakyat,” kata Perry.

Untuk menangani inflasi, khususnya di sektor pangan, pemerintah pusat, daerah, dan BI bekerja sama membentuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang resmi terbentuk pada hari ini (10/8).

“Insyaallah di pusat sedang dikoordinasikan supaya bupati dan walikota provinsi bisa menggunakan anggaran daerahnya untuk bisa melakukan operasi pasar,” ucapnya.

Beberapa aksi yang akan dilakukan GNPIP untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan adalah operasi pasar, kerja sama perdagangan antardaerah untuk menjaga keberlangsungan pasokan dan mengurangi disparitas harga antardaerah, gerakan urban farming merdeka 77K berupa pemberian 77.000 bibit cabai, dan program sosial BI berupa sarana serta prasarana pendukung pertanian.

Saat ini diketahui hingga semester I-2022 tercatat telah terjadi sebanyak 31 kerja sama di kawasan pulau Jawa dengan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, jagung, cabai merah, dan bawang merah. 

Sedangkan gerakan urban farming merdeka 77K dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan skala rumah tangga melalui pemberian 77 ribu bibit cabai yang dibagikan kepada kelompok masyarakat di Jawa Timur, yaitu Surabaya sebanyak 24 ribu bibit, Malang 18 ribu bibit, Kediri 17,5 ribu bibit, dan Jember 17,5 ribu bibit, sehingga totalnya sebanyak 77 ribu bibit cabai. Pemberian bibit cabai ini juga akan dilaksanakan dengan sosialisasi dan edukasi cara penanaman dan pemeliharaan bibit cabai.

Berkaitan dengan program sosial BI adalah untuk mendorong produksi komoditas pangan melalui program sosial penyaluran bantuan sarana dan prasarana pendukung budidaya komoditas hortikultura meliputi greenhouse, alsintan, dan sarana digital farming senilai Rp555 juta kepada klaster cabai, bawang merah, dan kelompok usaha bersama binaan kantor perwakilan BI Malang.