sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Holding aviasi batal, pemerintah rencanakan holding pariwisata

Holding pariwisata direncanakan terbentuk pada 2020.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Minggu, 22 Des 2019 18:32 WIB
Holding aviasi batal, pemerintah rencanakan holding pariwisata
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 76981
Dirawat 36636
Meninggal 3656
Sembuh 36689

Holding penerbangan yang rencananya akan dibentuk pemerintah batal direalisasikan. Sebagai gantinya, menurut Direktur Utama Angkasa Pura II (AP II) Muhammad Awaluddin, pemerintah bakal membentuk holding pariwisata. 

"Cikal bakalnya sebenarnya holding aviasi. Kemudian pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, punya ide, bagaimana kalau ini dikembangkan dengan perkembangan ekosistem pariwisata," ujarnya di Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten, Minggu (22/12).

Semula, AP II akan masuk ke holding penerbangan bersama dengan AP I, Garuda Indonesia, Damri, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT ASDP Indonesia Ferry.

"Jadi lebih strategis. Misalnya, goal mendukung kawasan strategis pariwisata nasional, ada transportasinya. (Nantinya) BUMN yang meng-handle aksesibilitas dan transportasi AP I, AP II, dan Garuda Indonesia," katanya. 

Lebih jauh, dia mengatakan, dalam holding pariwisata ini nantinya akan terdapat tiga klaster, yaitu klaster aksesibilitas, klaster amenitas, dan klaster atraksi (attraction).

AP II dan BUMN di bidang transportasi lainnya akan masuk klaster aksesibilitas, sedangkan klaster amenitas akan diisi oleh pengelola sarana dan prasarana pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan penyedia layanan. 

Klaster atraksi akan diisi oleh penyedia lokasi-lokasi atraksi wisata seperti Borobudur, taman wisata, candi, dan instansi-instansi pengembangan pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Namun demikian, Awaluddin mengatakan, rencana tersebut masih terus dikaji. "Siapa yang akan jadi holding company dan jadi member ini yang masih dipersiapkan. Timeline-nya SK BUMN dipersiapkan 1 tahun. Akhir 2020 (selesai)," jelas dia. 

Sponsored

 


 

Berita Lainnya