Bappenas: Pembangunan rendah karbon tingkatkan PDB 6% per tahun

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan pembangunan rendah karbon (PRK) bisa meningkatkan Produk Dometik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 6% per tahun. 

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan PRK harus menjadi upaya lintas sektor dan harus dijalankan bersama melalui komunikaisi secara luas oleh berbagai pihak di semua tingkatan. 

“PRK dapat menghasilkan PDB rata-rata sebesar 6% per tahun hingga 2045, lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan saat ini," kata Bambang seperti dikutip dalam siaran resminya, Selasa (26/3). 

Selain itu, PRK juga dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 43% pada tahun 2030, melebihi tarrget penurunan emisi Indonesia yang diniatkan (National Intended Contribution/NDC). 

Bambang menyebut terobosan-terobosan tersebut dimasukkan dalam laporan yang bertajuk Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia.

Dalam peluncuran laporan yang dirilis oleh Bappenas tersebut, turut hadir Wakil Presiden Indoensia ke-11 Boediono. Kata dia, untuk pertama kalinya, kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya diukur dari PDB, tapi juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya alam, dan keadilan sosial. 

"Keberhasilan PRK sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi penuh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta baik di dalam maupun luar negeri, serta masyarakat luas," ujar Boediono. 

Melalui PRK ini, Bappenas berharap pada 2045, kemiskinan ekstrem dapat diturunkan dari 9,8% dari total populasi pada 2018 menjadi 4,2%. Lebih dari 15,3 juta pekerjaan tambahan yang lebih hijau tercipta dengan pendapatan lebih baik. 

Selain itu, diharapkan dengan adanya PRK ini, kualitas udara dan air yang membaik dapat mencegah 40.000 kematian setiap tahunnya. PRK juga mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan dan menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah. 

Bappenas memperkirakan total nilai tambah PDB mencapai US$5,4 triliun, dan investasi yang dibutuhkan untuk rasio PDB lebih rendah dibandingkan dengan bisnis seperti biasa.

Adapun kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia, bisa meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 30% pada 2045, penurunan intensitas energi sampai 3,5% pada 2030 dan bisa meningkat menjadi 4,5%. Sehingga pada 2045, emisi gas diproyeksikan dapat turun sebesar 75%.