Bappenas: Tidak ada pilkada, ibu kota baru dipimpin manajer

Pemerintah menyatakan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim) akan dipimpin oleh manajer ibu kota, bukan gubernur. Kepemimpinannya pun ditunjuk langsung, bukan dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, manajer ibu kota ini akan memimpin di area pemerintahan seluas 40.000 hektare (ha). Area ini berada dalam 250.000 ha lahan yang akan menjadi wilayah ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Di dalam 40.000 ha tersebut, seluas 6.000 ha akan menjadi restricted area. Sementara, dari dua pembagian wilayah itu, kata Suharso, salah satunya akan menjadi daerah otonom yang dipimpin oleh manajer ibu kota.

"Itu yang perlu kita diskusikan bersama. Kalau saya pribadi tidak ada pilkada di area 40.000 hektare, diganti manajer kota," kata Suharso di Jakarta, Jumat (29/11).

Sementara untuk restricted area seluas 6.000 ha akan dijadikan kawasan basis militer dan ruang terbuka, sedangkan area lainnya di luar 40.000 ha akan jadi hunian penduduk dan wilayahnya akan dipimpin oleh gubernur melalui pilkada.

"Sehingga kalau ada gubernur baru di ibu kota negara itu tentu dari area 250.000 ha dikurangi 40.000 ha. Termasuk tempat tinggal penduduk yang ada di sana," ujarnya.

Suharso mengatakan, nantinya manajer ibu kota tersebut akan ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri, bukan melalui pemilihan. Namun, aturan tersebut belum diresmikan, masih membutuhkan kajian dan perlu dibuatkan undang-undangnya.

"Itu bisa ditunjuk. Ditunjuk oleh Mendagri misalnya. Itu bentuk dan susunan pemerintahan kita mesti jawab dalam peraturan (UU) yang baru," ucapnya.