Belanja negara Rp405 triliun untuk Covid-19 tidak cukup?

Pemerintah telah menambah belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp405 triliun untuk stimulus fiskal dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Belanja tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Hanya saja, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, anggaran tersebut tidak akan cukup untuk menanggung semua beban biaya yang timbul akibat dari pandemi tersebut.

Pasalnya, hingga saat ini pandemi Covid-19 belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan eskalasi. Sehingga, kebutuhan untuk terus memberikan stimulus fiskal bagi sejumlah sektor masih terbuka.

"Apakah ini akan cukup? terus terang kami ragu. Kami menduga enggak akan cukup," katanya dalam video conference, Senin(20/4).

Namun, dia mengatakan, pemerintah akan mengantisipasi jika kemudian anggaran yang telah disiapkan tersebut tidak mencukupi untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan pandemi ini ke depannya.

"Pemerintah akan siap-siap juga kalau ini tidak cukup, apa yang harus dilakukan dan harus siap-siap untuk antisipasi," ujarnya.

Selain itu, Febrio juga mengatakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pelau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat kelas menengah.

Febrio menjelaskan program ini memang menyasar kelas menengah dan UMKM karena stimulus sebesar Rp110 triliun untuk program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako telah menjangkau 20% masyarakat bawah. 

"Jadi sekarang kita menyasar yang 20% di atasnya ini juga terjangkau. Yang Rp150 triliun ni memang lebih mengarah ke kelas menengah, atau UMKM," ucap Febrio