Belum banyak petani memanfaatkan program asuransi

Realisasi keikutsertaan petani dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) baru mencapai 232.255 ha di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kementan menargetkan premi AUTP 2019 dapat menjamin 1 juta ha.

"Banyak petani yang belum memanfaatkan karena kemarin masih musim hujan. Biasanya pada musim tanam dua, baru mengajukan asuransi. Tiap tahun begitu, biasanya realisasi mencapai 800.000-an hektare," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy dalam Rakor Kementan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, Kementan mengimbau petani yang terdaftar dalam program (AUTP) dapat mengajukan klaim ganti rugi jika sawahnya terdampak kekeringan dan gagal panen atau puso.

"Kami harapkan para petani yang sudah membayar premi asuransi dapat klaim kalau memang daerahnya mengalami kekeringan," kata dia

Ada pun program AUTP yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) memberikan ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektare (ha) dengan masa pertanggungan sampai masa panen (4 bulan).

Premi yang dibayarkan sebesar Rp180.000 per ha, namun petani mendapat subsidi dengan hanya membayar Rp36.000 per ha dan sisanya Rp144.000 ditanggung pemerintah.

Petani yang sudah membayarkan premi AUTP sebesar Rp36.000 dapat mengajukan klaim agar mendapat ganti rugi dari Jasindo.

Sarwo menambahkan bahwa sejumlah petani sudah mengajukan klaim ganti rugi untuk MK-1 Tahun 2019 ini, namun luasnya masih dihitung.

Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 100 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan pada musim kemarau (MK) 2019 yang tersebar di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan NTT.

Total luas kekeringan pada MK-2019 mencapai 102.746 ha dengan puso 9.358 ha. Jawa Timur menjadi provinsi dengan wilayah paling luas terdampak kekeringan mencapai 34.006 ha dengan puso 5.069 ha.

Kemudian, diikuti Provinsi Jawa Tengah dengan luas kekeringan mencapai 32.809 ha dengan puso 1.893 ha, Jawa Barat 25.416 ha dan puso 624 ha.

Selanjutnya, luas kekeringan di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta mencapai 6.139 ha dengan puso 1.757 ha, Banten kekeringan 3.464 ha, NTB 857 ha dan NTT 55 ha dengan puso 15 ha.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan kesadaran petani di Banten masih rendah untuk ikut serta dalam AUTP. Hal ini masih menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Banten.

Baru 774,97 hektar saja lahan yang sudah diasuransikan dalam AUTP di Banten, padahal target Dinas Pertanian untuk lahan yang diasuransikan adalah 12 ribu hektare. Dirinya merinci ada 562,32 hektare lahan tanaman padi di Kabupaten Pandeglang yang sudah mengikuti asuransi dan 212,65 hektare di Kabupaten Serang.

"Dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, sebenarnya ada AUTP yang sudah dihimbau untuk diikuti para petani. Namun, hingga saat ini petani yang mengikuti program asuransi tersebut masih sangat minim. Padahal kan ini sebagai bukti negara hadir untuk perlindungan petani," kata Agus M. Tauchid, Senin (8/7).

Minimnya kesadaran petani sangat disayangkan oleh Kadis Pertanian, padahal keikutsertaan petani dalam program ini bisa memberikan rasa aman bagi petani khususnya di musim kemarau yang sangat rentan terjadi puso atau gagal panen. 

Klaim bagi lahan yang terkena gagal panen juga menurutnya cukup membantu para petani dengan nominal Rp4 juta. Ditambah lagi dari total jumlah premi Rp180 ribu yang seharusnya dibayarkan, petani hanya perlu membayar sekitar Rp36 ribu karena disubsidi pemerintah.

"Disini lah fungsi edukasi memang diperlukan untuk proses memahamkan pentingnya asuransi bagi para petani. Padahal kan kalau dibandingkan dengan biaya kebutuhan rokok misalnya dalam sehari, minimal dua bungkus rokok saja kan sudah melebihi biaya premi," katanya.

Namun hingga saat ini belum ada laporan lahan sawah yang terdampak puso akibat musim kemarau yang saat ini juga melanda daerahnya. Adapun lahan sawah yang saat ini terdampak kekeringan di Banten saat ini ada 9843 hektare, dengan rincian 9019 hektare di Kabupaten Pandeglang, 455 hektare di Kabupaten Lebak, 97 hektare di Tangerang dan 272 hektare di Kabupaten Serang. (Ant)