Berikut program prioritas belanja pemerintah pada 2019

Belanja pemerintah pusat pada 2019 difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Sekaligus meningkatkan daya saing, ekspor, dan investasi. 

"Lima fungsi belanja terbesar terdiri dari pelayanan umum (sebesar 35% dari total anggaran), ekonomi (27%), sosial (13,3%), pendidikan (12,1%), serta ketertiban dan keamanan (11,2%)," jelas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, Rabu (4/7) dalam rapat panja kebijakan belanja pemerintah pusat di ruang Rapat Banggar DPR.

Pagu indikatif belanja K/L untuk 2019 sebesar Rp 838,6 triliun. Angka ini turun 1% jika dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp 847,4 triliun. 

Anggaran bidang pertahanan, kemanan, dan ketertiban mengalami peningkatan rata-rata 14,6%. Salah satunya disebabkan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu pada tahun depan.

Secara rinci, kementerian/lembaga dengan pagu indikatif terbesar adalah Kementerian Pertahanan sebesar Rp 106,1 triliun, Kementerian PUPR Rp 102 triliun, Polri Rp 76,9 triliun, Kementerian Agama Rp 63 triliun, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 60,1 triliun.

Sementara berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2018 sebesar Rp 779,51 triliun, mencapai sebesar 35,1% dari alokasi dalam APBN 2018, atau meningkat 7,85% dari periode yang sama tahun 2017.

Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 458 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 231,47 triliun atau naik 27,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Belanja K/L tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 76,47 triliun atau tumbuh 6,31% dari periode yang sama tahun lalu, belanja barang Rp 84,89 triliun atau tumbuh 21,9%, belanja modal sebesar Rp 30,86 triliun atau turun 0,84%, dan belanja sosial Rp 39,25 triliun atau naik 93,24%.