sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Berjibaku target Jokowi pada megaproyek listrik 35.000 MW

Megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo belum kunjung rampung 5 tahun.

Soraya Novika
Soraya Novika Senin, 18 Mar 2019 23:22 WIB
Berjibaku target Jokowi pada megaproyek listrik 35.000 MW

Megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo belum kunjung rampung dalam lima tahun.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dab PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus berupaya menggenjot pembangunan megaproyek listrik 35.000 MW. Target ini direncanakan rampung antara 2023-2024.

"Untuk proyek penambahan daya listrik 35.000 MW itu, kami perkirakan selesai antara 2023-2024," ujar Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Penyelesaian megaproyek ini bakal menyesuaikan penawaran dan permintaan kelistrikan yang datang. Sehingga diperkirakan, penambahan signifikan baru bakal terjadi pada 2020, seiring dengan banyaknya pembangkit yang sudah siap beroperasi.

Meski belum menyebut detailnya, namun Syofvi mengatakan pada tahun depan, ada tambahan sekitar 10.000 MW atau setara dengan 28,47% dari total kapasitas proyek. 

"Signifikan paling banyak masuk pada 2020, diperkirakan 10.000 MW lebih," ungkap Syofvi dalam acara Diseminasi RUPTL 2019-2028 bertempat di Kantor Pusat PLN.

Baru beroperasi 8%

Sementara untuk target tahun ini, pemerintah memprediksi sebanyak 3.800 MW atau setara 10,85% pembangkit listrik bakal siap beroperasi.

Sponsored

Penambahan itu terutama datang dari sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru berkapasitas jumbo hingga 1.000 MW yang akan beroperasi pada kuartal III dan kuartal IV tahun ini.

Tambahan lainnya berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang rencananya akan beroperasi sebesar 570 MW sepanjang tahun ini. 

"Kami harapkan ada satu unit PLTU Jawa 7 akan masuk di kuartal III pada tahun ini. Kemudian, satu unit dengan kapasitas 1.000 MW akan masuk dari ekspansi PLTU Cilacap. Kemudian PLTU yang punya PLN sendiri yaitu Lontar unit 4 juga akan masuk di kuartal III dan IV. Kemudian ada sekitar 570 MW nanti dari EBT, yang akan masuk di tahun ini," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menjelaskan, sampai dengan 15 Januari 2019, proyek pembangkit yang sudah beroperasi komersial atau commercial operation date (COD) ialah sebesar 3.009 MW atau sekitar 8% dari total kapasitas proyek.

Selebihnya, sebanyak 58% atau sekitar 20.416 MW masih dalam tahap konstruksi. Sedangkan yang telah berkontrak belum konstruksi atau menjalankan power purchase agreement (PPA) ialah sebesar 9.507 MW atau 27%.

Sementara yang masih dalam proses pengadaan sekitar 4% atau 1.383 MW. Adapun, yang masih tahap perencanaan sebesar 954 MW atau 3%.

"Penyelesaian (proyek) pembangkit 35.000 MW terkesan baru sedikit (8%). Namun apabila dilihat secara total, proyek yang telah PPA mencapai sekitar 93,37%. Artinya, hanya tersisa 6,63% yang belum menjalankan PPA," ujar Jisman.

Jisman menerangkan, dari 8% pembangkit yang telah beroperasi, sebagian besar terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas (PLTG/MG), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), dan pembangkit EBT skala kecil (PLTS, PLTBn, PLTBm, PLTBg).

"Itu karena memang masa konstruksi pembangkit jenis tersebut relatif singkat, sekitar 12-24 bulan," ucapnya.

Sementara, 58% proyek yang masih tahap konstruksi antara lain terdiri dari PLTU, Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Persiapan proyek dan proses konstruksi pembangkit jenis ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.

Sementara itu, 27% proyek pembangkit yang telah PPA saat ini dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan agar tercapai financial close atau effective date. Untuk mencapai target tersebut, proyek-proyek itu harus menyelesaikan antara lain, pembebasan lahan dan izin lingkungan.

Adapun, sisa 7% ditargetkan bisa tuntas proses pengadaan paling lambat pada tahun depan. 

"Selesailah, kan (mayoritas) tinggal konstruksi, PPA sudah, masa enggak selesai, masuk semuanya itu," tuturnya.

Berita Lainnya