logo alinea.id logo alinea.id

Besaran kompensasi pemadaman listrik akan direvisi

Dalam peraturan menteri yang baru, PLN harus membayar kompensasi maksimal 300% saat ada pemadaman listrik.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Kamis, 08 Agst 2019 15:30 WIB
Besaran kompensasi pemadaman listrik akan direvisi

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi aturan pembayaran kompensasi pemadaman listrik yang harus dibayarkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Saat ini aturan tentang kompensasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2017.

Sekretaris Dewan Energi Nasional (DEN) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan poin yang akan direvisi salah satunya mengenai besaran kompensasi atas terjadinya gangguan pemadaman listrik (blackout) yang harus dibayarkan PLN.

Dalam Peraturan Menteri ESDM 27/2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terikat dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN itu disebutkan besaran kompensasi tidak berdasarkan lamanya pemadaman listrik. Namun, dibayarkan sebesar 20%-30%% berdasarkan subsidi dan non subsidi.

“(Perubahan ini) dilakukan sebagai antisipasi terjadinya blackout kembali,” kata Djoko saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/8).

Djoko mengatakan besaran kompensasi dalam draft revisi Permen 27/ 2017 ESDM ini akan diubah menjadi 100%-300% dengan menggunakan skema interval waktu. 

"Jadi ada tiga tahap. Minimum mati satu jam itu 100%, kemudian berikutnya dua jam 200%, dan maksimal tiga jam 300%," kata Djoko.

Djoko menjelaskan kompensasi tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak berupa gratis pembayaran pada bulan berikut. Dia mencontohkan, jika listrik mati dalam satu jam, maka kompensasinya berupa gratis pembayaran listrik di satu bulan berikutnya. Hitungan itu berlaku kelipatannya dengan maksimal pemadaman tiga jam.

Saat ini, Djoko mengatakan, draft revisi peraturan menteri masih akan diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Revisi ini juga tidak akan menjadi rujukan dalam kompensasi listrik padam yang terjadi pada Minggu (3/8) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sponsored

"Untuk kasus kemarin kompensasinya tetap pakai atauran lama, yang revisi ini untuk kedepannya biar ada pembelajaran dan lebih hati-hati, tapi nanti akan di bahas lagi oleh ahli-ahli hukuk," jelasnya.

Sebagai Informasi, saat ini rujukan skema kompensasi pemadaman listrik akan mengikuti Peraturan Menteri ESDM 27/2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terikat dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN.

Keadilan bagi masyarakat

Desakan untuk merevisi Permen 27/2017 itu juga datang dari Ombudsman RI. Anggota Ombudsman RI, Alvin Lee mengatakan, revisi diperlukan agar ada rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat terputusnya pelayanan publik.

"Ombudsman mendesak pemerintah meninjau kembali besarnya kompensasi ini," kata Anggota Ombudsman RI, Alvin Lee.

Persoalan ganti rugi tersebut tertuang dalam Pasal 6 Permen ESDM 27/2017. Dalam ayat 1 pasal 6 Permen tersebut menyebutkan, PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik tidak sesuai dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan.

Besaran terbagi dua yakni ada yang 30% dan 20% sesuai kategori yang diatur dalam peraturan tersebut.

Menurut Alvin, kompensasi tersebut dinilai terlalu kecil tidak sepadan dengan kerugian yang dialami masyarakat selaku konsumen.

"Misalnya ada konsumen yang memiliki daya 2.200 watt digantinya cuma Rp45.192 saja, itupun dalam bentuk diskon di periode berikutnya," kata Alvin.

Hari ini Ombudsman melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk meminta klarifikasi terkait peristiwa pemadaman listrik (blackout) di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Strategis PLN, Djoko R Abuhanan, Sekjen Dewan Energi, Djoko Siswanto, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing, Pengurus Harian YLKI, Sularsi.

Anggota Ombudsma RI lainnya, Laode Ida mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi awal dengan meminta klarifikasi PLN secara komprehensif sebelum menyampaikan hasilnya ke awak media, pertemuan tersebut berlangsung selama dua setengah jam.

"Yang kami tanyakan apa yang jadi penyebab pemadaman, karena ada informasi yang belum satu arah, dan bagaimana tata kelola yang berlaku di PLN, termasuk pihak regulator dan pengawasan (dirjen ESDM) bagaimana sistem kompensasi yang diberikan, bagaimana perbaikan kedepan," kata Laode.