BI dan pemerintah diminta cari jalan atasi pelemahan rupiah

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi (26/4) bergerak melemah tipis sebesar satu poin menjadi Rp13.923 dibanding posisi sebelumnya Rp13.922 per dolar AS.

Research Analyst FXTM Lukman Otunuga, mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar karena hasil treasury AS yang lebih tinggi.

Bank Indonesia diminta untuk campur tangan dalam upaya untuk menghentikan depresiasi rupiah.Meskipun bank sentral Indonesia telah membeli obligasi negara dan menjual mata uang dalam "jumlah yang cukup besar" untuk mempertahankan rupiah, tetapi nampaknya itu tidak cukup. "Pertanyaannya adalah untuk berapa lama?," kata Lukman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/4).

Dengan meningkatnya imbal hasil obligasi AS dan prospek suku bunga AS lebih tinggi yang meningkatkan dollar. Rupiah bersama dengan mata uang emerging market lainnya dapat merasakan dampak negatifnya. 

Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Kementerian Keuangan dan BI harus mempunyai langkah antisipatif demi menjaga stabilitas rupiah agar tetap normal. Menurutnya, berbagai aspek yang memengaruhi kurs rupiah harus terus dipantau. 

“Mengingat stabilitas nilai tukar menjadi suatu hal yang penting, terutama karena akan ada peningkatan konsumsi kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN harus terus melakukan efisiensi di tengah pelemahan rupiah saat ini. Jangan sampai pelemahan nilai tukar rupiah  berimbas kepada kenaikan tarif dasar Apalagi pemerintah sudah berjanji bahwa tarif listrik tidak akan mengalami kenaikan hingga 2019. 

Bamsoet juga mempunyai saran ke pemerintah untuk mengangkat kurs rupiah. Salah satunya Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera memberikan insentif ekspor. Tujuannya untuk mendapatkan surplus perdagangan serta mengurangi neraca keseimbangan primer negatif. 

Selain itu, memacu kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menarik investasi. BKPM harus proaktif melakukan hubungan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju serta mengundang para pengusaha untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. “Ini demi meningkatkan investasi,” pungkasnya.