Sri Mulyani: Biaya sertifikasi jadi kendala UMKM tembus pasar global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan beberapa kendala yang menjadi penyebab sulitnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) menembus pasar global. 

Salah satunya adalah mahalnya biaya sertifikasi produk. Padahal, sertifikasi tersebut dibutuhkan dan menjadi standar acuan tertentu agar produk UMKM dapat masuk ke pasar internasional.

"Mahalnya biaya sertifikasi menjadi penghalang. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus menyederhanakan, namun bagi UKM untuk harus memerhatikan legalitas dari kegiatan usahanya,” katanya dalam webinar 500K Eksportir Baru, Selasa (20/4).

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah persoalan legalitas, izin prosedur ekspor-impor, minimnya pengetahuan mengenai NPWP, pentingnya nomor induk usaha, dan pengetahuan soal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Hal itu diperparah dengan minimnya akses UMKM mendapatkan permodalan dan pembiayaan. Dan jika pun ada, UMKM dihadapkan pada suku bunga pinjaman yang tinggi.

“Pemerintah terus berupaya menurunkan suku bunga untuk UKM,” ujarnya.

Tak hanya itu, agar diterima pasar global, produk yang dihasilkan UMKM juga harus dapat bersaing. Oleh karena itu, riset dan pengembangan produk menjadi kunci untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

Lalu, persoalan lain yang menjadi penghambat dan terus dibenahi oleh pemerintah adalah persoalan logistik yang mahal. Karenanya, pembangunan sejumlah infrastruktur yang sedang berlangsung diharapkan dapat menekan biaya logistik tersebut.

Kemudian, bendahara negara itu pun menyinggung persoalan konsistensi produksi UMKM juga kerap menjadi persoalan, baik di pasar offline maupun di marketplace. Sering kali UMKM tak bisa memenuhi permintaan pasar.

“Kadang, hambatan dari sisi kapasitas produksi dan bahan baku menjadi faktor yang berkontribusi pada persoalan produksi. Ketidakkonsistenan dalam melakukan update produk di dalam marketplace juga menjadi salah satu faktor," kata dia.

Menyadari beberapa kendala tersebut, pemerintah akan terus menyiapkan segala kebutuhan UMKM untuk dapat merambah pasar ekspor, termasuk dengan penyediaan infrastruktur pendukungnya.