sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Industri hiburan: Terpukul saat Ramadan, terjepit pandemi Covid-19

Ramadan dan wabah coronavirus membuat industri hiburan dan pariwisata terancam merumahkan karyawannya.

Fajar Yusuf Rasdianto
Fajar Yusuf Rasdianto Senin, 23 Mar 2020 16:50 WIB
Industri hiburan: Terpukul saat Ramadan, terjepit pandemi Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 26473
Dirawat 17552
Meninggal 1613
Sembuh 7308

Hampir sebulan lagi umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan Ramadan. Di Bulan Suci ini beberapa industri bisa mendulang keuntungan berlipat karena tingginya permintaan. Daya beli masyarakat meningkat karena kucuran Tunjangan Hari Raya (THR) maupun gaji ke-13 di pertengahan tahun. Inilah yang membuat kecenderungan orang untuk berbelanja saat Ramadan hingga Idul Fitri semakin tinggi. 

Para pelaku bisnis ritel, manufaktur dan fesyen pun saling berlomba memanfaatkan momentum setahun sekali tersebut untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak aneh jika pertumbuhan pendapatan pada industri-industri tersebut selalu mengalami peningkatan pesat saban Ramadan. 

Pesatnya bisnis sektor-sektor tersebut tak lepas dari banyaknya konsumen muslim. Berdasarkan rilis World Population Review bertajuk “Muslim Population by Country 2020” pada medio Februari lalu, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua di dunia setelah Kristen. Angkanya mencapai 1,9 miliar orang.

Indonesia menempati posisi teratas dengan jumlah muslim terbanyak, yakni 229 juta jiwa atau 87% dari total penduduk Indonesia saat ini sebesar 273 juta jiwa. Data ini membuktikan bahwa Islam telah menjadi kekuatan terbesar Indonesia, baik dari sisi ekonomi ataupun politik.

Sayangnya, berkah Bulan Suci ini tidak bisa dirasakan semua industri. Ibarat sebuah katrol, tiap ada yang terkerek naik pasti ada yang terseret turun. Penurunan itu terjadi pada industri hiburan, khususnya pariwisata, perhotelan, MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dan bisnis-bisnis turunannya, serta industri properti.

Di bulan puasa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menerapkan kebijakan untuk menutup tempat-tempat hiburan yang dianggap menyimpang dari norma agama. Alhasil, beberapa bisnis hiburan seperti klub malam, spa, dan karaoke harus kehilangan penghasilan selama periode Ramadan.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Pemprov DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan khusus untuk wilayah Jakarta, penutupan tempat hiburan di bulan puasa itu sudah sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Pasal 40 beleid itu menyebutkan jenis usaha/subjenis usaha pariwisata tertentu wajib tutup pada bulan Ramadan. Jenis-jenis usaha yang wajib ditutup antara lain, diskotek, klub malam, spa, bar, dan griya pijat. Sementara beberapa usaha lainnya, seperti karaoke, golf, biliar, sanggar seni, dan lainnya harus dipersingkat jam operasinya jadi rerata hanya 10 jam per hari.

“Pengusaha hiburan yang usahanya wajib tutup sudah paham hal tersebut terjadi setiap bulan Ramadan, setiap tahun. Jadi, seharusnya sudah dapat mengantisipasi kondisi tersebut,” kata Bambang kepada Alinea.id melalui pesan singkat, Rabu (18/3).

Tak heran jika akhirnya omzet industri hiburan pada bulan Ramadan bakal turun drastis atau bahkan nyaris nol rupiah. Kini kondisi tersebut diperparah adanya penyebaran Covid-19  atau dikenal sebagai coronavirus yang terdeteksi ada di Indonesia sejak 2 Maret.

Pukulan lebih berat setelah terbit surat edaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 155/SE/2020 tentang imbauan agar sejumlah usaha hiburan, termasuk bioskop dan diskotek ditutup terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai 5 April 2020. 

Kondisi ini membuat industri hiburan lesu, bahkan jauh hari sebelum Ramadan datang. Surat edaran ini diterbitkan menyusul semakin parahnya dampak pandemi corona. Sampai Minggu (22/3), jumlah pasien positif corona sudah mencapai 514 orang, dengan total kematian 48 orang (9,34%), dan 29 orang sembuh (5,64%).

Tidak ada insentif

Upaya pemerintah mencegah meluasnya wabah corona juga tidak disertai adanya kejelasan insentif bagi industri. Surat edaran tersebut tidak memerinci insentif apapun bagi bisnis yang terpaksa ditutup atau terdampak lainnya. Termasuk bagi industri MICE yang harus menunda penyelenggaraan acara setidaknya sampai pandemi Covid-19 dapat teratasi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan tengah memikirkan insentif bagi para pengusaha yang bisnisnya terdampak Covid-19. Saat itu, penutupan tempat hiburan masih dalam tahap rencana.

“Insentif, baik untuk para pengusaha dan industri pariwista itu nanti sedang kami pikirkan. Misalnya penghapusan Pajak Pembangunan, untuk tidak memberatkan para pengusaha,” tutur Cucu kepada Alinea.id melalui pesan suara, Rabu (18/3).

Tetapi, dua hari setelah pernyataan itu, Pemprov DKI Jakarta tetiba menyebarkan surat edaran soal penutupan sejumlah tempat hiburan dan penundaan acara yang mengundang keramaian. Langkah ini tidak disertai adanya pemberian insentif kepada pengusaha.

Cucu menyatakan penutupan tempat hiburan dan lokasi keramaian semata-mata demi aspek keselamatan warga. Dia menegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih mengutamakan keselamatan warga dibandingkan aktivitas ekonomi dan politik di tengah pandemi corona.

"Ditutupnya tempat-tempat hiburan ini kan untuk mengurangi interaksi sosial dari masyarakat yang menyebabkan penularan virus itu makin cepat," tambahnya.

Kebijakan ini memberatkan pengusaha tempat hiburan, termasuk MICE, untuk memenuhi tanggung jawab membayar gaji karyawan. Pasalnya, industri ini harus kehilangan penghasilannya selama dua minggu ke depan. Ditambah lagi saat Ramadan, pengusaha diwajibkan untuk membayar THR kepada karyawannya.

Data Indonesia Event Indutry Council (IVENDO) dan Indonesia Profesional Organizer Society (IPOS) menunjukkan hingga saat ini, sebanyak 96,43% acara di 17 provinsi harus ditunda dan 84,20% lainnya dibatalkan. Dengan data tersebut, IVENDO dan IPOS memproyeksikan, industri MICE mengalami potensi kerugian hingga Rp6,94 triliun selama dua pekan terakhir.

Selain itu, IVENDO dan IPOS juga menggarap survei yang mereka lakukan sejak Presiden Jokowi mengumumkan dua warga Depok positif corona 2 Maret lalu hingga 18 Maret. Hasilnya tercatat setidaknya jumlah minimal pekerja industri kreatif yang terdampak sebanyak 54.871 dan maksimal 90.463 orang. 

Melalui surat resmi yang diterima Alinea.id, IVENDO berharap pemerintah segera memberikan insentif bagi industri MICE. Tujuannya, agar upaya pencegahan penularan penyakit Covid-19 bisa sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Pesan dalam surat resmi itu di antaranya berisi permintaan agar BUMN yang memiliki perjanjian kerjasa sama dengan event organizer (EO) bisa segera mempercepat pembayaran. Mereka juga meminta pemerintah memberikan relaksasi pajak terkait penyelenggaraan acara agar likuditas perusahaan bisa tetap terjaga sampai masalah ini selesai.

“Demikian dokumen pernyataan sikap ini diterbitkan untuk dapat dimaklumi dan segera dapat dicarikan solusinya secara komprehensif,” tulis Ketua Umum IVENDO, Mulkan Kamaludin dalam rilis resminya.

Terancam PHK

Permintaan insentif serupa juga disampaikan oleh pelaku industri pariwisata dan perhotelan yang turut terkena imbas pandemi Covid-19. Melalui surat sepanjang 18 halaman, Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) meminta agar pemerintah memberikan relaksasi pajak. PHRI juga memohon penangguhan atau cuti pembayaran kewajiban perbankan bagi hotel dan restoran untuk sementara waktu.

Insentif ini diajukan mengingat tingkat okupansi hotel secara nasional yang sudah di bawah 50% dan akan turun 10-20% lagi pada bulan Ramadan. Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran mengatakan, fakta tersebut menunjukkan saat ini keuangan sebagian pengusaha hotel sudah tidak sehat, bahkan mengalami kerugian.

“Sudah parahlah kalau hotel, sudah di bawah 40%. Enggak semua orang (pengusaha hotel) bisa bertahan di (okupansi) 40% lebih dari dua bulan. Itu berat,” terang Maulana kepada Alinea.id pekan lalu.

Dia menambahkan kondisi tersebut membuat sejumlah pekerja harian hotel mulai dirumahkan. Mereka antara lain pelayan, room boy, dan jasa pembersih (cleaning service). Bahkan, menurut dia, tidak menutup kemungkinan akan ada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika tren penurunan okupansi ini terus berlanjut atau bahkan semakin parah.

“Karena ini bukan sesuatu yang bisa kami prediksi. Kalau bulan puasa biasanya kan sudah diprediksi pengusaha. Misalnya penurunan 40%, itu bisa diganti nanti pas high season. Tapi kalau sekarang trennya seperti ini terus, sampai 20% misalnya, ya sudah kami berhenti terpaksa, karena enggak mungkin perusahaan menafkahi lagi,” ujarnya.

Artinya, saat ini sekitar 408.000 pekerja di bidang perhotelan bakal terancam kehilangan pekerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 menunjukkan, 53% atau 220.000 pekerja di bidang perhotelan tersebut diserap oleh hotel-hotel dengan klasifikasi berbintang. Sementara sisanya, 188.000 bekerja di sektor akomodasi lainnya.

Direktur Utama Sahid Hotel and Resorts Hariyadi Sukamdani mengakui PHK mungkin bisa jadi skema terburuk jika tren penurunan okupansi ini terus berlanjut. Namun demikian, Hariyadi tetap berharap agar situasi sulit ini bisa cepat berlalu sehingga industri perhotelan bisa kembali tancap gas pascasemua paceklik ini berlalu.

Saat ini, sambung Hariyadi, pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk menghindari adanya PHK massal di perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menggilir waktu masuk karyawan untuk mengurangi beban gaji.

“Pokoknya, diatur giliran kerja, dan disesuaikan dengan hari kerja masuk untuk mengurangi gaji. Jadi ada kesadaran bersama. Karena ini kan sesuatu yang harus kami atasi bersama ya. Siapa yang sangka bisa seperti gini,” tutur Hariyadi kepada Alinea.id.

Insentif ditunda

Sikap berbeda disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perjalanan Wisata (Asita) Nunung Rusmiati. Doktor Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sahid ini masih optimistis pendapatan industri pariwisata bakal meningkat saat bulan Ramadan nanti. Pasalnya, umat muslim kerap melaksanakan ibadah umrah dan haji saat bulan suci.

Pernyataan Nunung ini seolah menampik sikap Pemerintah Arab Saudi yang telah menutup penerbangan dari dan ke-50 negara yang terdampak coronavirus, termasuk Indonesia. Ia bahkan masih mendorong pemerintah untuk tetap melakukan kegiatan di luar daerah agar dapat membantu pertumbuhan pendapatan industri pariwisata dan pemerintah daerah.

“Mendorong rapat-rapat pemerintah dilakukan di luar daerah agar terjadi pergerakan arus belanja ke beragam daerah, khususnya daerah yang memiliki kelengkapan 3A (atraksi, akses, dan amenitas). Terutama tempat yang sangat berdampak virus corona,” tutur Nunung kepada Alinea.id, pekan lalu.

Namun, ia mengakui pandemi corona telah membuat sektor pariwisata lesu. Misalnya, adanya larangan terbang dari dan ke China membuat kinerja sektor pariwisata turun hingga separuh dari biasanya.

"Per Februari 2020, Bali saja kehilangan 25-27%," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada strategi khusus untuk menghadapi musim paceklik bagi pariwisata dengan merebaknya Covid-19 dan masuknya Bulan Ramadan. Salah satunya dengan mempromosikan program "Holiday Offers" ke beragam trade-show di pasar atau negara yang tidak terdampak Covid-19. Bisa juga dengan mempromosikan program “Bleisure Offers” atau Business & Leisure (MICE Activities) ke beragam trade-show ataupun ke asosiasi dan perusahaan multinational agar terjadi switching destination ke Indonesia.

Menurut Nunung, pemerintah telah membantu industri pariwisata. Insentif pemerintah dinilai sudah sangat tepat untuk meminimalisasi kerugian industri pariwisata akibat dampak merebaknya Covid-19.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Wishnutama. Dia menyatakan insentif sebesar Rp289,5 miliar untuk mendorong aktivitas wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) guna menambal potential loss 2 juta wisman asal China ditunda sementara sampai waktu yang tidak ditentukan.

“Ditunda, di-review dulu. Sampai lebih jelas lagi kondisinya,” ujar Wishnutama di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (3/3).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama memberikan sambutan pada konferensi pers jelang perhelatan BNI Java Jazz Festival 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020). Foto Antara/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Untuk mencegah dampak dari Covid-19 ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyiapkan alokasi anggaran untuk pelaku wisata. Menparekraf Wishnutama Kusubandio memastikan anggaran tersebut akan terwujud secepatnya. Meskipun, jumlah pasti besaran insentif belum terungkap.

"Kemenparekraf sedang merelokasi anggaran untuk penanganan dampak dari Covid-19. Dalam waktu dekat pemerintah akan umumkan langkah konkret di atas. Kemenparekraf sedang koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk wujudkan langkah tersebut," kata Wishnutama, dalam Press Statement terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi Covid-19, melalui streaming di Jakarta, Senin (23/3).

Wishnutama justru menyatakan sejumlah jaringan hotel akan terlibat dalam penyediaan kamar bagi tenaga medis serta pasien yang membutuhkan ruang isolasi coronavirus. Rencana tersebut tengah didiskusikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

"Kami mempersiapkan kerja sama dengan jaringan hotel untuk jadi sarana istirahat bagi tenaga medis. Bisa juga menjadi ruang isolasi mandiri bagi pasien corona," tambahnya.

Wishnutama mengatakan, rencana ini sekaligus menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam surat perintah ini, Jokowi meminta kementerian dan lembaga memfokuskan kegiatan pada percepatan penanganan pandemi corona.

Alinea.id juga menghubungi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ari Juliona Gema untuk menanyakan soal kelanjutan insentif yang ditunda tersebut. Namun Ari mengaku, belum bisa menjawab pertanyaan tersebut.

“Saya belum bisa menjawab hal itu sekarang karena saat ini masih sedang kami bahas,” kata Ari melalui pesan singkat.

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan insentif apa yang paling tepat bagi industri pariwisata yang notabene sedang morat-marit lantaran Covid-19 dan bakal datangnya bulan puasa. Bahkan Ekonom Senior Institure for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, hampir tidak ada cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan industri pariwisata.

“Sekarang sampean saya kasih uang Rp1 juta. Sampean saya suruh berpergian tapi membahayakan kesehatan. Mana ada yang mau? Insentif-insentif untuk mendorong wisatawan itu enggak bakalan efektif,” ucap Enny saat berbincang dengan Alinea.id pekan lalu.

Menurutnya, alih-alih memberikan insentif kepada wisatawan, pemerintah sebaiknya memberikan insentif untuk pengusaha. Misalnya dengan merelaksasi pajak bagi hotel, restoran, atau industri terkait yang terdampak corona. Hal ini dilakukan guna meminimalisasi pengeluaran biaya-biaya bulanan perusahaan yang akhirnya akan membantu likuiditas keuangan pengusaha untuk tetap menjalankan bisnisnya.

Selain itu, opsi memberikan cuti pembayaran kewajiban bank seperti bunga atau cicilan juga bisa dijadikan upaya untuk menyelamatkan industri pariwisata dari keterpurukan. Insentif ini semata-mata bukan hanya untuk menyelamatkan pengusaha, tapi juga pekerja yang bergantung nafkah dari sektor tersebut.

“Jadi, walaupun mereka dikasih insentif, bukan insentif untuk pengurangan diskon pesawat ataupun juga hotel dan sebagainya. Bukan. Bisa cara lain. Katakanlah, pembayaran pajaknya dikurangi,” ujar Enny.

Dia justru menilai pemerintah harus fokus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah situasi saat ini. Pasalnya, jika harus menggelontorkan sejumlah dana segar ke masyarakat untuk mengatasi dampak corona juga tidak mungkin karena membutuhkan dana yang sangat besar. Dia meminta pemerintah memperlunak kewajiban perusahaan terdampak corona, misalnya dalam hal pemberian THR karyawan.

"Karena kondisinya begini, kan otomatis mungkin kalau yang tidak mampu jadi tidak wajib. Tapi konsekuensinya nanti daya beli masyarakat turun. Nah, paling juga kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok jangan sampai naik gitu," cetusnya.

Sejumlah bisnis mengalami paceklik saat Ramadan. Alinea.id/Dwi Setiawan.

Berita Lainnya