BKPM jamin keamanan investasi di Jakarta

Disaat kondisi perekonomian global sedang tidak menentu akibat perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat, investasi harus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Selain fokus untuk memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap US$, Pemerintah juga merasa perlu membangkitkan sentimen positif kepada para investor asing. Salah satunya adalah dengan memberikan kepastian hukum sehingga investor tidak ragu untuk memperluas investasi di Indonesia.

"Khususnya di wilayah DKI Jakarta ini diharapkan investasi sektor ekonomi digital dapat tumbuh dengan pesat, dan dapat menjadi sektor yang ditawarkan kepada dunia internasional," jelas Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/9). 

BKPM telah bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk menjamin keamanan berinvestasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan investasinya. 

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM M M Azhar Lubis menyampaikan, kerja sama ini merupakan guidelines bagi instansi untuk saling membantu, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada 22 Februari 2016 di Istana Negara. 

“Melalui kerjasama ini, BKPM, Polri, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelasnya. 

Dari target realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 87,9 triliun, pada periode Januari–Juni 2018, Provinsi DKI Jakarta telah mencapai realisasi investasi sebesar Rp 58,8 triliun atau 66,95 % dari target, atau pada posisi ke 1 (satu) untuk realisasi PMDN dan posisi ke 2 (dua) untuk realisasi PMA dari seluruh provinsi di Indonesia. 

Untuk periode Januari–Juni 2018 dari total realisasi investasi sebesar Rp 361,6 triliun, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah: Jawa Barat (Rp 59,2 triliun, 16,4 %), DKI Jakarta (Rp 58,7 triliun, 16,2%), Banten (Rp 30,0 triliun, 8,3%), Jawa Tengah (Rp 27,6 triliun, 7,6%) dan Jawa Timur (Rp 24,6 triliun, 6,8%). 

“Sebagian besar permasalahan investasi di Provinsi DKI Jakarta adalah investasi bodong dan sengketa lahan. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi antara BKPM dan Kepolisian RI, serta koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metro Jaya, diharapkan realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta baik PMDN dan PMA semakin meningkat,” pungkasnya.